Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sayangkan PM Australia Tak Mau Minta Maaf

Kompas.com - 19/11/2013, 16:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

"Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Julian.

Sebelumnya, Tony tidak meminta maaf terkait pemberitaan media soal penyadapan. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia.

Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik.

Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia.

Julian menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji ulang kerja sama dengan Australia. Selama ini, ada beberapa kerja sama strategis kedua negara. Indonesia, kata dia, tetap mengedepankan kepentingan yang lebih luas.

"Kami melihat bahwa perkembangan hari ini belum final dari sikap Pemerintah Australia. Kami berharap ada perkembangan positif untuk menyelamatkan lebih lanjut hubungan kedua negara. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ke depan setidaknya apa yang kita inginkan, masyarakat luas menerima penjelasan dari mereka," pungkas Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com