Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat bagai Mobil Derek yang Menarik Mobil Mogok

Kompas.com - 14/11/2013, 14:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan konvensi calon presiden yang dilakukan Partai Demokrat diprediksi akan gagal dari harapan. Pasalnya, selain kehilangan pamor, beban konvensi tersebut juga terlalu berat sehingga dipercaya juga akan mogok di tengah jalan.

Peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, mengatakan, Partai Demokrat menggelar konvensi dengan tujuan untuk mendongkrak elektabilitas partai tersebut yang terus merosot setelah dihantam badai korupsi para petingginya. Akan tetapi, upaya itu ia prediksi akan gagal karena kondisi riil tidak menunjukkan potret yang positif.

"Konvensi seperti mobil derek yang membawa mobil mogok, yaitu Partai Demokrat," kata Dian, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013).

Dian melanjutkan, beban konvensi semakin berat saat muncul pemberitaan di sejumlah media yang mengaitkan kasus korupsi di SKK Migas dengan pendanaan konvensi tersebut, ditambah lagi dengan kasus penayangan acara konvensi di TVRI, dan adanya laporan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye para peserta konvensi.

"Ini titik kritis, bebannya terlalu berat dan mobil derek itu bisa ketularan mogok juga," ujarnya.

Untuk diketahui, apa yang dikatakan Dian merujuk pada hasil survei yang dilakukan FFH pada 9 Oktober sampai 9 November 2013. Dalam survei tersebut diketahui hanya 24 persen masyarakat pemilih yang mengetahui Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Responden calon pemilih itu mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, hanya 10,9 persen responden yang mengetahui maksud bahwa konvensi dilakukan Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada 2014.

Dari 24 persen responden yang mengetahui konvensi, hanya 2,2 persen yang mengetahui bahwa Konvensi Demokrat diikuti oleh 11 peserta. Survei tersebut dilakukan dengan melibatkan 1.070 responden calon pemilih di seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com