Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Penetapan DPT Nasional, 461 Ribu Data Pemilih Tak Lengkap

Kompas.com - 23/10/2013, 17:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir masih 461.814 data pemilih Pemilu 2014 tidak disertai elemen identitas yang lengkap sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Padahal data itu akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Dari 20,3 juta data pemilih yang terdeteksi punya kekurangan di variabel tertentu. Sampai hari ini, yang telah terolah dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), beberapa data masih dinyatakan nihil dalam variabel datanya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dia menjabarkan, variabel pertama data yang masih dinyatakan nihil adalah keterangan tanggal lahir. Padahal, elemen tersebut dinyatakan yang paling penting karena merupakan variabel yang menentukan apakah seseorang sudah memiliki hak pilih atau belum.

"Terdeteksi tanggal lahir kosong sebanyak 363.399 orang atau 0,2 persen dari seluruh data pemilih (186 juta orang)," ujar Husni.

Ia mengatakan, variabel lainnya adalah variabel jenis kelamin. Sebanyak 8.481 orang yang tercatat di DPT, tidak disertai variabel jenis kelamin. "Paling banyak di Sumatera Utara 7.860 orang," tambahnya.

Disampaikannya, data dengan status kawin yang masih kosong masih sebanyak 89.934 orang pemilih. "Dengan status perkawinan nihil yang berumur di bawah 17 tahun sebanyak 3.724 orang pemilih," ujar mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Rabu di Gedung KPU. "Hari ini direncanakan dilakukan proses penetapan DPT secara nasional yang akan kita lakukan dalam rapat pleno terbuka ini. Rapat ini untuk bisa sama-sama mencermati apakah pencapaian ini telah memenuhi keinginan kita bersama," ucap Husni.

Rapat digelar secara terbuka dengan dihadiri para pemangku kepentingan pemilu. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Hadir pula ketua dan anggota KPU tingkat provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kehadiran komisioner KPU provinsi tersebut, selain untuk kepentingan pelaksanaan rapat pleno, juga untuk rekapitulasi data pemilih di seluruh provinsi sebelum ditetapkan. KPU juga mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Beberapa anggota Komisi II DPR juga ikut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Agun Gunanjar, Arif Wibowo dan Abdul Hakam Naja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com