Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Umum Baik, Rakyat Tak Perlu Mobil

Kompas.com - 18/09/2013, 18:50 WIB

Oleh: Christovita Wiloto

Saya ingat saat Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo dan aktif mengampanyekan mobil SMK, saya mention Twitter-nya @jokowi-do2 dan bilang kalau fokus kita sebaiknya jangan ke mobil SMK, tetapi kendaraan umum.

Saat itu Jokowi sempat menjawab dengan sengit, ”Biar industri otomotif kita dikuasai asing, ya?” Saya jelaskan bahwa mobil SMK justru akan membuat Jakarta semakin macet. Yang diperlukan Jakarta adalah kendaraan umum yang mengangkut banyak orang dan nyaman, seperti kereta api, monorel, dan MRT.

Saya bilang saat itu, sebaiknya SMK diarahkan untuk menciptakan kendaraan-kendaraan umum tersebut, jangan diarahkan untuk membuat mobil alias kendaraan pribadi.

Syukurlah, sekarang, setelah menjadi Gubernur DKI, Jokowi mati-matian membela kendaraan umum dan bukan mobil murah. Inilah solusi terbaik bagi Indonesia. Kalau transportasi umum Indonesia baik dan berkualitas seperti negara-negara maju, rakyat tidak akan repot-repot membeli kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, yang mahal. Dananya bisa digunakan untuk mendidik dan meningkatkan standar gizi anak-anak mereka.

Di beberapa negara maju, jarak tempuh dari satu lokasi ke lokasi lain bisa diprediksi dengan baik. Misalnya kita ada jadwal rapat pada pukul 14.00 di suatu kantor, kalau berangkat 15 menit sebelumnya menggunakan MRT, kita akan sampai di lokasi 5 menit sebelum rapat.

Hal ini hampir menjadi hal yang mustahil terjadi di Jakarta. Kita perlu setidaknya menyiapkan waktu 1 jam sebelumnya agar tidak terlambat menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, kondisi kemacetan jalan sulit diprediksi, ditambah lagi tidak mudahnya mendapatkan lokasi parkir kendaraan.

Tanpa transportasi umum yang baik dan nyaman, biaya sia-sia yang dikeluarkan setiap orang menjadi sangatlah besar. Selain itu, sangat menghabiskan waktu kita dan membuat kita cepat letih dengan tingkat produktivitas yang menjadi sangat rendah.

Untuk mengatasi kemacetan dan sulitnya kendaraan umum, banyak dari kita terpaksa membeli motor. Selama ini motor dirasakan sangat menolong masyarakat mengatasi keterbatasan kendaraan umum serta gesit di tengah macet. Namun, apa yang terjadi saat ini ketika setiap orang mulai naik motor? Jalanan di Jakarta pun semakin macet, bahkan kini motor pun sulit berjalan.

Jika kini mobil dibuat murah, ini justru akan membuat kemacetan semakin runyam. Bisa-bisa jalanan di Jakarta akan penuh mobil dan motor, tetapi tidak bergerak sama sekali.

Kebijakan mobil murah ini adalah kebijakan yang bodoh, yang hanya menguntungkan produsen kendaraan, yang tahun lalu memecahkan rekor penjualan kendaraan mereka. Tanpa peduli dengan tingkat kemacetan yang semakin tinggi, tingkat kecelakaan juga semakin tinggi, tingkat polusi yang semakin tinggi, meningkatkan biaya yang tidak perlu, serta menurunkan kesejahteraan dan tingkat produktivitas.

Seandainya pejabat pengambil keputusan di negara kita memiliki visi yang jelas, prorakyat, dan memiliki ketahanan nasional yang baik di bidang ekonomi, termasuk transportasi, BBM, dan produktivitas yang baik, kebijakan-kebijakan bodoh seperti mobil murah ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur transportasi umumlah yang harus digencarkan.


Christovita Wiloto, CEO Wiloto Corp

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com