Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Bakal Protes kalau Konvensi Demokrat Tak "Fair"

Kompas.com - 31/08/2013, 17:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, yang menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat, menilai, mekanisme konvensi belum sempurna. Namun, kondisi itu tak membuanya menolak tawaran mengikuti rangkaian Konvensi hingga 2014 .

Anies mengatakan, saat ini semua masih dalam fase belajar lantaran baru pertama kali menggelar konvensi seperti ini. Sama halnya ketika perhelatan akbar organisasi yang baru terbentuk. Belum ada aturan yang jelas sehingga sulit untuk berharap semua beres sebelum proses dimulai.

"Sebuah perjuangan penuh tarik menarik. Jangan berharap seperti upacara, semua disiapkan kita tinggal datang terus upacara. Ini perjuangan, jalani, hadapi, bertarung. Di situ letak karakter pejuang," kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu ( 31/8/2013 ).

Anies mengaku optimistis mekanisme Konvensi akan semakin baik karena kuncinya ada pada sorotan media massa. Ketika sorotan lampu terang benderang, kata dia, biasanya perilaku sesorang akan ditata baik.

"Media dan masyarakat semakin terang spot light-nya, prosesnya harus semakin transparan, semakin independen. Saya berharap sekali sama teman-teman media. Itu semua harus terus diperjuangkan. Mindset saya ini harus selalu fair, selalu free. Jika ada masalah nanti kita protes, nanti kita minta diperbaiki, diluruskan," katanya. 

Seperti diberitakan, salah satu tokoh yang diundang Komite Konvensi Demokrat, Mahfud MD, membatalkan keikutsertaannya karena menilai mekanisme konvensi belum jelas. Penjelasan yang diterima selama ini, kata Mahfud, baru secara lisan. Penjelasan itu juga kerap berganti-ganti. Padahal, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan capres ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Menurut Demokrat, penetapan capres terpilih memang dilakukan Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, menurut Demokrat, penetapan itu berdasarkan hasil survei. Kandidat yang elektabilitasnya tertinggi akan ditetapkan sebagai capres Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com