Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Mekanisme Konvensi "Clear"

Kompas.com - 30/08/2013, 15:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, mekanisme konvensi hingga penetapan capres terpilih sudah jelas. Menurutnya, semua mekanisme diatur dalam aturan tertulis.

"Sudah clear kok. Tidak usah ragu lagi, kata Marzuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2013), ketika dimintai tanggapan penolakan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud menolak undangan Konvensi dengan alasan belum jelasnya mekanisme konvensi. Penjelasan yang diterima selama ini, kata Mahfud, baru secara lisan. Penjelasan itu juga kerap berganti-ganti. Padahal, di dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan capres ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Marzuki mengatakan, kewenangan penetapan capres memang ada di tangan Majelis Tinggi Demokrat. Namun, kata dia, Majelis Tinggi telah membuat sistem konvensi. Semua ada hitam diatas putih.

"Membentuk Komite Konvensi kan hitam di atas putih. Keputusan, proses komite sudah hitam di atas putih. Ada SK-nya, ada tugas-tugasnya, jelas itu. Saya kira tinggal dipelajari," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi itu.

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik mengatakan, Majelis Tinggi Demokrat akan menetapkan capres terpilih berdasarkan hasil survei. Siapa yang elektabilitasnya tertinggi akan ditetapkan sebagai capres. Seperti dikatakan Marzuki, menurut Jero, semua mekanisme Konvensi diatur dalam aturan tertulis.

"Di kontraknya ada. Makanya kontrak segalanya ada di Komite Konvensi. Sudah jelas sekali bagaimana aturannya, kode etiknya, bagaimana proses pencalonanya. Semua clear, kita atur yang baik," kata Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com