Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak Bulan Lalu, Presiden Sudah Tahu Dirinya Disadap

Kompas.com - 29/07/2013, 12:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejak Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sudah mengetahui informasi adanya penyadapan terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Hanya saja, sulit untuk membuktikan kebenaran informasi itu kecuali pihak penyadap memberikan konfirmasi.

"Sejak Juni sudah ada informasi bahwa tuan rumah melakukan tindak penyadapan, tidak hanya pada pihak tertentu, tapi pada mayoritas negara tentunya," kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Faizasyah mengatakan, meski sudah mengetahui sejak Juni, pemerintah baru tahu bahwa penyadapan itu untuk kepentingan Australia yang ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB setelah media asing mengungkapkannya.

Jika benar, tambah Faizasyah, penyadapan tersebut merupakan tindakan tidak etis karena informasi harus didapatkan melalui cara-cara wajar seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

"Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara," kata dia.

Faizasyah menambahkan, pihaknya akan melihat sejauh mana informasi yang disadap. Intelijen Indonesia, katanya, tentu akan mencari tahu melalui mitranya meskipun sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan.

"Harus dikaji kembali derajat kebocoran, apakah itu esensi media Australia katakan tentang pencalonan di Dewan Keamanan PBB. Kita memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini, negara mana yang kita pilih, negara mana yang kita dukung. Tanpa harus disadap pun komunikasi bisa dilakukan dengan jalur normal," pungkasnya.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com