Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: BLSM Rawan Jadi "Bancakan"

Kompas.com - 18/06/2013, 13:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, partainya akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program ini salah satu kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan segera diputuskan pemerintah. 

Fahri mengungkapkan, PKS khawatir program ini jadi proyek "bancakan" partai politik.

"Ini silakan dilaporkan. Saya dengar kabar-kabar seperti itu (jadi proyek bancakan). Kalau ada proof-nya maka kami di parlemen akan awasi," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Selasa (18/6/2013).

Fahri mengatakan, pendistribusian BLSM yang akan diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin ini rawan akan penyelewengan. Pasalnya, BLSM nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai Rp 150.000.

"Anda sadar enggak sih, membagi uang ini rawan? Bagaimana kalau uang itu disimpan oleh oknum, tidak tepat sasaran, atau jumlahnya tidak sesuai kesepakatan. Ini bahaya," kata Fahri.

Ketika ditanya bahwa pengucuran BLSM melalui Kementerian Sosial yang menterinya dijabat kader PKS, Salim Segaf Al Jufrie, Fahri membantah PKS akan turut mendapatkan keuntungan.  

"Bagaimana logikanya PKS dapat untung? Orang kami menolak. Kalau kami untung, pasti kami dukung. Keuntungan itu pada rakyat, bukan pada menteri," katanya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin (17/6/2013) malam. Empat fraksi menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sepakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Dengan demikian, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM setelah RAPBN-P ini disahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

    Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

    Nasional
    Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

    Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

    Nasional
    Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

    Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

    Nasional
    SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

    SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

    Nasional
    Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

    Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Nasional
    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Nasional
    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

    Nasional
    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

    Nasional
    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    Nasional
    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Nasional
    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com