IPW: Kasus Korupsi Pelat Nomor di Polri ibarat Ditelan Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pelat nomor kendaran bermotor (PNKB) di Direktorat Lalu Lintas Polri yang saat ini ditangani Polri. IPW mendesak Polri segera menjelaskan perkembangan kasus yang telah naik ke tahap penyidikan sejak 6 bulan lalu itu.

"Hingga kini kasus korupsi di Dirlantas Polri itu ibarat ditelan bumi. Untuk itu Polri harus segera menjelaskan kepada publik, apakah kasus korupsi PNKB ini akan dilanjutkan atau dihentikan," ujar Neta dalam rilis yang diterima Senin (13/5/2013). Menurut dia, selama ini tidak ada perkembangan penanganan kasus itu.

Tak hanya PNKB, IPW mencatat ada 21 kasus korupsi dalam lima tahun terakhir yang dipetieskan, seperti kasus korupsi Alkom Jarkom Polri dan kasus korupsi Alat-alat Kesehatan (Alkes). "Sikap Polri yang mendiamkan kasus korupsi ini patut dipertanyakan. Mengingat sejak lima tahun terakhir ada 21 kasus korupsi yang dipetieskan," kata Neta.

Sebelumnya Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus PNKB. Selain itu, belum dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi, lantaran menunggu penanganan kasus korupsi Simulator SIM yang ditangani KPK. "Pengadaan di lalu lintas, kan orang-orangnya itu juga. Sekarang sedang disidik, sedang diproses oleh KPK (simulator SIM). Biarkan selesai dulu," terang Sutarman, Jumat (30/11/2012).

Namun, menurut Neta, hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Polri mendiamkan penanganan kasus dugaan korupsi PNKB. Polri seharusnya telah menetapkan tersangka dan menjelaskan siapa jenderal atau anggota polisi yang diduga terlibat. Kemudian, memberi tahu nama perusahaan yang mengerjakan proyek PNKB dan adakah barang bukti yang telah disita.

Polri diminta transparan menyelesaikan kasus korupsi PNKB. Apalagi, lanjut Neta, anggaran Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi sudah bertambah menjadi Rp 14 miliar. "Jika penanganannya dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan barang bukti kasus ini akan hilang dan dihilangkan, mengingat sebagian besar tersangkanya adalah oknum kepolisian," ujarnya.

Untuk diketahui, selain proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp 196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp 500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 miliar tahun anggaran 2011. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi. Kepolisian sejak Oktober 2012 lalu telah menyidik kasus PNKB senilai Rp 500 miliar tersebut.