Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Periksa Badan Karantina dan Bea Cukai Soal Impor Daging Sapi

Kompas.com - 13/02/2013, 23:48 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan tengah memeriksa sejumlah lembaga terkait dengan pengadaan daging sapi impor di Kementerian Pertanian. Lembaga pemerintah yang diperiksa adalah Badan Karantina dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, selain juga Kementerian Pertanian. Pemeriksan dilakukan untuk menelusuri ada atau tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan daging sapi lewat impor di kementerian tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa, Rabu (13/2/2013) malam di Jakarta. "Kami memang tengah memeriksa Badan Karantina dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, selain juga Kementerian Pertanian untuk pengadaan daging sapi impor. Kami ingin tahu bagaimana perencanaan dan penentuan kuota hingga impor daging sapi itu dilakukan," katanya.

Menurut Ali, saat ini audit yang dijalankan baru selesai 80 persen, dan seharusnya diselesaikan pada April mendatang. "Namun, karena untuk menjelaskan kasus tersebut, BPK mempercepat penyelesaiannya pada Februari ini. Jika sudah selesai, BPK akan segera menyerahkannya kepada DPR," tambahnya seraya menolak merinci isi laporan.

Ali mengatakan, sidang badan Rabu ini masih belum memfinalisasi rancangan laporan audit BPK tentang pengadaan daging sapi impor. "Kami akan sidang badan sekali lagi untuk memfinalisasi hasil audit daging sapi impor tersebut," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com