Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Keinsinyuran Perlu Tekankan Sinergi dengan Dunia Profesi

Kompas.com - 17/12/2012, 11:52 WIB
Ester Lince Napitupulu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Keinsinyuran Indonesia perlu menekankan adanya sinergi antara pendidikan tinggi dengan dunia keprofesian atau industri di dalam negeri. Dengan demikian,  kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia dapat ditingkatkan, selain juga menjadi basis kuat dalam standardisasi kualifikasi insinyur.

Demikian pernyataan Ketua Ikatan Ahli Sarjana Indonesia Jerman (IASI) Adam Pamma dalam siaran pernya, Senin (17/12/2012). DPR saat ini sedang menyiapkan RUU Keinsinyuran. Menurut Adam, jika standardisasi tersebut kuat dan mencerminkan suatu sistem yang melibatkan proses pendidikan yang tepat sasaran, UU yang disusun dapat mensyaratkan insinyur asing untuk memenuhi standard tersebut.

Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia sebaiknya juga mempertimbangkan semangat kesempatan yang sama terutama untuk para Insinyur muda yang belum memiliki banyak pengalaman. Namun untuk pekerjaan yang sifatnya menyangkut keselamatan hidup orang banyak, para insinyur tersebut tetap perlu diotorisasi kualifikasinya oleh lembaga-lembaga tertentu.

Selain itu, UU Keinsinyuran Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan kesetaraan insinyur Indonesia dengan insinyur asing dalam hal kepercayaan pemberian tanggung jawab dan penghargaan.

Adam mengatakan kunjungan DPR ke Jerman terkait RUU Keinsinyuran bulan lalu, sebenarnya sudah tepat mengingat Jerman merupakan salah satu referensi utama keinsinyuran di dunia. DPR tentu saja harus bertemu institusi yang tepat untuk memperoleh informasi yang bersifat komprehensif, yang dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RUU Keinsinyuran Indonesia.

Adam menambahkan, IASI Jerman dapat membantu melakukan kajian yang mendalam yang berkaitan dengan keinsinyuran di Jerman yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan keinsinyuran di Indonesia maupun peningkatan kemampuan insinyur dalam negeri.

"Jika DPR meminta, maka IASI pun siap memberi masukan dalam kegiatan merumuskan RUU Keinsinyuran Indonesia," kata Adam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com