Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berikan Santunan untuk Korban Sukhoi

Kompas.com - 13/06/2012, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyerahkan asuransi untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Sukhoi, Rabu (13/6/2012) di Kementerian Perhubungan. Asuransi ini sebenarnya santunan pemerintah melalui mekanisme Ex Gratia et Sans Prejudice. Pada prinsipnya adalah pembayaran dana santunan terhadap kasus-kasus kecelakaan yang tidak terjamin dalam ketentuan UU no 33 dan 34 jo PP no 17 dan 18 tahun 1965.

Asuransi ini diberikan oleh Menhub EE Mangindaan didampingi Kepala Badan SAR Nasional Marsda Daryatmo dan Sekretaris Menko Kesra Indroyono Soesilo kepada 33 ahli waris. Santunan untuk  korban atas nama Femi Adi Soempeno (wartawan Bloomberg Indonesia) diberikan dalam bentuk biaya pemakaman karena tidak ada ahli waris. Sedangkan korban atas nama Stephen Khamadi sampai sekarang belum selesai proses verifikasi ahli warisnya.

"Santunan ini tidak akan bisa menggantikan keberadaan para korban Sukhoi tersebut. Tapi ini adalah bentuk empati dari Pemerintah pada ahli waris korban," ujar Mangindaan.

Sebelum memberikan sambutan, Menhub EE Mangindaan juga mengajak semua yang hadir untuk mengheningkan cipta mengenang para korban kecelakaan tersebut.

Untuk asuransi dari pihak Sukhoi sampai saat ini belum diberikan karena masih proses verifikasi data ahli waris. Menhub mengharapkan data-data yang dimiliki Jasa Raharja bisa diberikan pada pihak Sukhoi agar proses verifikasi cepat selesai. Diharapkan pada minggu ke-3 bulan Juni verifikasi Sukhoi selesai dan santunan Rp 1,25 miliar per korban bisa diberikan. (Angkasa/Gatot R)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com