Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Gulingkan Ical Sebagai Ketum Golkar

Kompas.com - 25/04/2012, 19:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dari DPD II PG dinilai mustahil direalisasikan jika mengacu pada aturan internal PG.

Bendahara Umum PG Setya Novanto mengatakan, munaslub bisa digelar jika ada permintaan minimal dua pertiga dari total 33 DPD I. Sebaliknya, kata dia, 27 DPD I malah meminta kepada DPP untuk digelar rapat pimpinan khusus (rapimnasus).

Seperti diketahui, pengurus 27 DPD I itu meminta agar Ical ditetapkan sebagai calon presiden dari PG dalam rapimnasus nanti. Akhirnya, DPP PG berencana mempercepat rapimnas dari Oktober 2012 menjadi Juli 2012 .

"Jadi itu (munaslub) tidak mungkin dilakukan. Faktanya DPD I mendukung Aburizal dan meminta ditetapkan sebagai calon presiden. Itu kenyataannya," kata Setya di ruang F-PG di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Setya dimintai tanggapan pernyataan Muntasir Hamid, Ketua Forum Silaturahmi DPD II PG bahwa para pengurus DPD II menolak langkah Ical sebagai capres 2014 . Jika dipaksakan, menurut Ketua DPD Kota Banda Aceh itu, DPD II akan mendorong digelar munaslub.

Setya membantah jika ada penolakan Ical sebagai capres dari DPD II. Pasalnya, kata dia, Ical selama ini sampai empat kali ke daerah dalam seminggu. Menurut dia, perbedaan pandangan biasa di PG. "Ketika sudah keputusan bersama, kita akan melakukan soliditas bersama," kata Setya.

Setya juga meyakini bahwa rapimnasus jadi digelar Juli nanti. Alasannya, kata dia, suara DPD I harus diakomodasi DPP sesuai aturan internal. Rencana rapimnasus itu akan dibicarakan dalam rapat harian dan diputuskan dalam rapat pleno akhir pekan ini.

Sebelumnya, para petinggai PG, diantaranya mantan Ketum PG Akbar Tanjung dan Ketua DPP PG Hajrianto Thohari mempertanyakan urgensi digelarnya rapimnasus. Mereka juga meminta agar tidak ditutup peluang bagi tokoh lain untuk maju sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com