Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Ungkap Sejumlah Proyek Lain

Kompas.com - 22/12/2011, 18:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkap sejumlah proyek lain di luar wisma atlet dan Hambalang. Nazaruddin juga kembali menyebutkan dugaan keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam beberapa proyek tersebut. Hal itu diungkapkan Nazaruddin seusai menjalani pemeriksaan selama lebih kurang dua setengah jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

"Ada beberapa poin yang ditanyakan lagi, contohnya seperti pembangunan proyek gedung pajak. Itu, kan, dulu yang menang Adhi Karya, namanya Mahfud Suroso. Sama dengan yang proyek Hambalang," kata Nazaruddin.

Mahfud Suroso disebutnya sebagai orang dekat Anas yang dipercaya mengelola sebuah perusahaan bentukan Anas. Perusahaan tersebut, kata Nazaruddin, membuat kontrak fiktif dengan PT Adhi Karya. Selain proyek memenangkan proyek Hambalang dan gedung pajak, PT Adhi Karya juga dikatakan menjadi pelaksana proyek pembangkit listrik di Kalimantan Timur.

"Terus yang ditanya lagi tentang pembangunan listrik di Riau yang menang rekin (rekayasa industri). Semua sudah saya jelaskan, termasuk keterlibatan Andi Saptinus proyek E-KTP," kata Nazaruddin.

Andi Saptinus sebelumnya disebut Nazar sebagai orang Adhi Karya yang memberikan uang Rp 20 miliar kepada Anas. Nazaruddin mengatakan, Anas menerima uang senilai hampir 7 juta dollar AS terkait dengan proyek Hambalang. Ihwal keterlibatan Anas dalam sejumlah proyek itu sudah diceritakan Nazaruddin kepada penyidik KPK. "Dari mana Mas Anas mulai ngatur proyek Hambalang, di mana perannya Angelina Sondakh, di mana perannya pimpinan besar itu seperti Mirwan Amir, semua sudah saya jelaskan secara detail," katanya.

Termasuk, peran Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto di proyek Hambalang. "Seperti pertemuan Pak Joyo, saya, Pak Mulyono, sama Mas Anas. Pak Mulyono disuruh Pak Anas ngatur ketemuan sama Joyo tentang Hambalang sudah saya ceritakan semua, terus sampai uang yang diserahkan Adhi Karya kepada Mas Anas. Semua sudah saya ceritakan semua lewat siapa. Lewat siapa penyerahannya, di mana, semua saya sudah ceritakan," ucap Nazaruddin.

"Jadi, semuanya tinggal kembali ke KPK," ujarnya.

KPK memeriksa Nazaruddin terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada peroyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Nasional
    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

    Nasional
    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

    Nasional
    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    Nasional
    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Nasional
    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Nasional
    Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

    Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

    Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

    Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

    Nasional
    Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

    Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

    Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

    Nasional
    Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

    Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com