Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Tunggu Nazaruddin Pulang

Kompas.com - 06/06/2011, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar menegaskan bahwa KPK pasti akan memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games. Hanya saja, kapan waktu pemanggilannya, Haryono belum dapat memastikan. Namun, menurut Haryono, pihaknya tidak menunggu Nazaruddin yang tengah berada di Singapura itu kembali ke Indonesia.

"Kita tidak ada hubungan apakah menunggu dari aktivitas yang lain (Nazaruddin). Jadi memang betul-betul murni berdasarkan pengembangan penyidikan yang ada di kita," kata Haryono di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/6/2011).

Haryono mengungkapkan, pimpinan KPK menyerahkan sepenuhnya waktu pemanggilan Nazaruddin kepada penyidik. "Karena penyidik sedang melihat keterkaitan relevansinya dengan yang bersangkutan," kata Haryono.

Publik, lanjutnya, tidak perlu mengkhawatirkan realisasi rencana pemanggilan Nazaruddin itu. "Yang jelas (rencana) untuk dimintai keterangan sudah dilaksanakan," ujarnya.

Ia juga menegaskan, tidak adanya desakan politik yang melatarbelakangi rencana pemeriksaan Nazaruddin sebagai saksi dalam dugaan suap dengan bukti cek senilai Rp 3,2 miliar itu. "Semuanya dilakukan secara transparan di KPK," ucap Haryono.

Sebelumnya, KPK meminta Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan surat pencegahan terhadap Nazaruddin. Menurut Haryono, pencegahan terhadap Nazaruddin diperlukan demi kepentingan penyidikan.

"Kalau menurut penyidik yang bersangkutan akan mudah, tidak akan mempersulit dalam penyidikan, tentu tidak akan dicegah," katanya.

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games berawal dari tertangkapnya Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam bersama mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manunlang serta Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.

Menurut Haryono, kini KPK tengah berfokus terhadap tiga tersangka. KPK tengah menyegerakan agar berkas terkait perkara dugaan suap itu segera dilimpahkan ke pengadilan. "Ini memang sudah memasuki tahap penahanan kedua. Kita sedang berkejaran untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, semua keterangan saksi berkaitan dengan penyuapan itu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com