Demokrat Jangan Hanya Pentingkan Citra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat diminta tidak setengah-setengah menjalankan konsistensinya dalam menegakkan aturan yang berlaku bagi kadernya, M Nazaruddin. Aktivis Petisi 28, Haris Rusli, mengatakan, Demokrat juga harus memberikan sanksi kepada Nazaruddin sebagai anggota DPR melalui fraksinya di parlemen. Demokrat harus menyatakan Nazaruddin juga bersalah secara etika di DPR. Jika tidak, Demokrat dinilai hanya memperjuangkan citra partainya.

"Demokrat tak bisa bersikap egois, hanya berkepentingan menyelamatkan citra dan kehormatan partai, tetapi membiarkan Nazaruddin yang sudah tercederai secara etika lalu mencederai kehormatan parlemen. Kalau Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Presiden konsisten menjalankan keputusan, langkah yang harus dilakukan adalah menginstruksikan ketua fraksi agar Nazaruddin yang sudah diberi sanksi di tingkat partai diberikan sanksi di tingkat parlemen," ungkapnya dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Haris memandang, Demokrat harus menunjukkan konsistensi yang utuh kepada publik. Pasalnya, dari sejumlah kasus, ada politisi Demokrat yang sudah berstatus tersangka, bahkan terdakwa, tetapi tetap berstatus anggota DPR. Dari status Nazaruddin yang masih dipertahankan sebagai anggota DPR, Haris menilai Demokrat belum konsisten menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.

"Lagi pula, kalau iya, egois dan membiarkan parlemen hancur karena kelakuan Nazaruddin," tambahnya.

Ia justru kasihan kepada Nazaruddin yang dinilai baru sebagai politisi "abege". Menjelang proses pemberhentiannya saja SBY harus "mengundang" Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD hingga menggelar keterangan pers resmi di Kantor Presiden.

"SBY cuma cari citra di depan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Saya khawatir SBY sudah kehilangan akal sehat karena untuk menghadapi Nazaruddin saja harus mengundang Mahfud, padahal bisa dipecat langsung besok," ucap Haris.