Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajukan Pencabutan Paspor Nunun

Kompas.com - 26/05/2011, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat permintaan pencabutan paspor atas nama Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom pada tahun 2004. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, dia sudah menandatangani surat tersebut.

"Sudah, kemarin. Sudah kami cek ke sekretaris dan sudah dikirim. Kalau pengiriman teknisnya (kapan), saya tidak tahu. Pasti itu cepat (dikirim) karena saya sudah tanda tangan," kata Busyro di Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Surat permintaan pencabutan paspor tersebut kemudian akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Busyro, pihaknya mengetahui Nunun Nurbaeti saat ini berada di Singapura. KPK akan menempuh pendekatan diplomasi dengan otoritas Singapura dalam memulangkan Nunun ke Tanah Air.

"Soal kemudian (Nunun) ke tempat lain, kita belum tahu," katanya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan Nunun berada di negara lain, seperti Thailand, menurut Busyro, pihaknya juga telah bekerja sama dengan otoritas Thailand.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menemukan Nunun. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Jika upaya pemanggilan Nunun melalui keluarga tidak berhasil, KPK akan berkoordinasi dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura untuk bertukar informasi terkait keberadaan Nunun.

"Saling memberikan informasi. Tetapi, kalau sampai misalnya membawa (Nunun), itu enggak sampai ke sana," kata Johan.

Jika upaya tersebut tidak juga berhasil, KPK akan menerbitkan red notice melalui kerja sama dengan polisi internasional atau interpol. "Kami punya jaringan interpol atau pihak-pihak lain untuk bisa membantu menghadirkan yang bersangkutan," ujarnya.

Red notice merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh KPK.

Hanya diketahui keluarga

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    Nasional
    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    Nasional
    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Nasional
    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    Nasional
    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Nasional
    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Nasional
    DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

    DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

    Nasional
    Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

    Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

    Nasional
    PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

    PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

    Nasional
    Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

    Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

    Nasional
    Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

    Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

    Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

    Nasional
    Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

    Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

    Nasional
    Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

    Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

    Nasional
    Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

    Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com