Tahapan Dibatalkan, Bagaimana Nasib Rp 14,5 M?

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan dugaan penyimpangan dana dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR. IBC menduga ada penyalahgunaan keuangan negara. Dana tersebut berjumlah Rp 14,5 miliar yang sudah disampaikan pihaknya kepada KPK sejak 16 Maret lalu. Namun, menurut Roy, sampai saat ini KPK belum menjelaskan perkembangan hasil pelaporan tersebut.

"Kami sebetulnya sudah melapor ke KPK terkait perencanaan desain gedung DPR itu. Namun, kami belum melihat langkah nyata KPK. Seharusnya dibeberkan sejauh mana perkembangan ini. Kami khawatir, jangan sampai kasus pembangunan gedung baru DPR senasib dengan kasus IT KPU dalam Pemilu 2009 lalu yang hingga kini tak jelas," ujar Roy di Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Hal sama juga diungkapkan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang. Menurut Seabstian, setelah mengetahui terjadi pembatalan gedung, ia mempertanyakan nasib uang senilai Rp 14,5 miliar dalam perencanaan pembangunan gedung DPR.

"Perencanaannya Rp 14,5 miliar sudah dikeluarkan. Lalu, Ketua DPR bilang ini dibatalkan karena ada kesalahan perencanaan teknis. Kalau ada kesalahan itu, berarti ada juga kesalahan penggunaan Rp 14,5 miliar juga dong. Karena itu, harus diaudit. Itu yang harus dicek KPK," ujar Sebastian.

Ia menuntut KPK maupun DPR membuka secara transparan penggunaan uang senilai Rp 14,5 miliar itu agar diketahui masyarakat. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan uang negara dalam perencanaan gedung baru DPR.

"Benar tidak mereka mengerjakan perencanaan sampai mengeluarkan Rp 14,5 miliar. Kalau sampai mengeluarkan, mana produknya setiap tahapan? Harus dijelaskan secara detail untuk tahap dan produk apa saja uang itu. Kalau mereka tidak mengeluarkan, berarti uangnya masuk saku dong. Jadi langsung seret saja yang terlibat," tukas Sebastian.