Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panda: Nunun Tersangka, Pencitraan KPK

Kompas.com - 25/05/2011, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Panda Nababan, mengungkapkan, penetapan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sekadar pencitraan. Panda turut menjadi terdakwa dalam kasus yang menyeret 26 anggota Komisi IX 1999-2004 itu. Penetapan Nunun sebagai tersangka, katanya, akan percuma jika KPK tidak berhasil menyeret Nunun ke persidangan.

"Lebih banyak ke pencitraan. Statement KPK itu lebih banyak pencitraan, sudah dari jauh yang sebenarnya mereka lakukan, kasus Century, pajak Gayus, leletnya kasus Nazaruddin," kata Panda di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Panda mengakui, keterangan Nunun di pengadilan dapat membuka tabir kasus tersebut. Akan tetapi, melihat kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus lain, ia pesimistis KPK mampu menghadirkan Nunun.

"Kalau lihat pengalaman Anggoro, urusannya kan lebih dahsyat ke KPK, menghambat ini, menghambat itu, tapi Anggoro sampai sekarang di mana? Anggoro sampai sekarang di mana? Bisa enggak didatangkan?" tuturnya.

Kasus dugaan suap cek perjalanan menjerat 26 politisi DPR 1999-2004 sebagai tersangka karena diduga menerima suap berupa cek perjalanan yang diduga terkait dengan pemenangan Miranda Goeltom. Sebelumnya, sejumlah terdakwa menuntut KPK menghadirkan Nunun yang dinilai sebagai saksi kunci kasus tersebut. Dalam dakwaan para terdakwa disebutkan bahwa Nunun memberikan cek perjalanan melalui Ary Malangjudo. KPK telah menetapkan Nunun sebagai tersangka penyuap dalam kasus tersebut. Kini KPK tengah mengupayakan pemulangan Nunun yang diperkirakan berada di Singapura itu ke Tanah Air. Pihak keluarga yang mengetahui keberadaan Nunun masih menutup rapat informasi di mana istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu berada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com