KPK Tertibkan Aset Kementerian Rp 3,5 T

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan anggaran seperti penertiban aset di sejumlah kementerian sebesar Rp 3,5 triliun. Aset tersebut berupa rumah, kendaraan, lahan, dan gedung. KPK akan terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan di bidang pencegahan dan juga penindakan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/5/2011). Pada pertemuan tersebut, Bibit didampingi pimpinan KPK lainnya. "Dari pencegahan di bidang migas, KPK menyelamatkan dana tambahan abonemen senilai 174 juta dollar AS dan fee bank sekitar Rp 300 miliar dari enam provinsi," kata Bibit dalam jumpa pers.

Tak hanya itu, KPK juga turut memantau pembangunan jalan dan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan KPK melaporkan pelaksaan kajian terhadap pelaksanaan sistem kerja di pemerintahan. Hal ini antara lain pengelolaan dana abadi umat, pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan, sistem penempatan dan pemulangan TKI, layanan keimigrasian, observasi layanan cukai, penyelenggaraan ibadah haji, dan sistem perpajakan.

KPK berharap Presiden dapat menggunakan hasil kajian tersebut sebagai acuan bagi kementerian untuk melakukan perbaikan kinerja.

Dikatakan Bibit, KPK juga turut membangun zona integritas di 10 kota melalui pendidikan antikorupsi, komunitas antikorupsi, pelayanan publik bebas korupsi, serta kampanye antikorupsi. Sementara itu, lanjut Bibit, di bidang penindakan, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 899 miliar. Uang tersebut dibayarkan terpidana korupsi. Uang ini selanjutnya dikembalikan ke kas negara.