Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karding Tuding Insiden Komisi VIII Ditunggangi

Kompas.com - 05/05/2011, 12:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, penilaian Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia (PPIA) terhadap kunjungan kerja komisi ke Sydney, Melbourne, dan Canberra terlalu tendensius dan tidak proporsional (Baca: Inilah Studi Banding DPR di Australia). Menurut dia, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa salah satu oknum petinggi PPIA merupakan kader partai politik tertentu. 

"Setelah kami pelajari, ada salah satu kader partai yang bermain di sana menggunakan orang PPIA," ungkap Karding kepada Kompas.com, Kamis (5/5/2011). 

Namun, Karding bersikeras tidak mau menyebutkan nama partai yang bergerak di belakang PPIA tersebut. Menurut dia, tak etis jika disebutkan. Politisi PKB ini hanya menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, penilaiannya juga harus proporsional. 

Gerindra-kah? 

Menurut kabar yang beredar di kalangan jurnalis, salah satu pengurus PPIA memang dekat dengan Partai Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo tak menampik bahwa orangtua salah satu pengurus utama PPIA merupakan salah satu pengurus di DPP Gerindra. Namun, Edhy membantah bahwa Gerindra bermain di belakangnya. 

"Enggak benarlah. Memang benar salah satu pesertanya itu adalah WNI yang kebetulan ibunya adalah pengurus kami. Kami tak tahu-menahu tentang tuduhan itu. Kami menolak pernyataan bahwa Gerindra ada di belakang itu," tegasnya kepada Kompas.com ketika dikonfirmasi. 

Edhy membantah hal itu karena Gerindra bukanlah tipe partai yang suka menjelek-jelekkan orang atau partai lain. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini juga menegaskan, Partai Gerindra memang mengeluarkan perintah bahwa semua kadernya di DPR tidak boleh ikut dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, sebut dia, Gerindra tak akan menggunakan cara-cara konyol dengan menjelek-jelekkan pihak lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com