Demokrat Akan Gelar Survei Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat berancang-ancang akan melakukan survei publik untuk mengetahui seberapa besar penolakan masyarakat atas rencana pembangunan gedung DPR. Sejak sepekan terakhir, kontroversi seputar rencana pembangunan gedung berbiaya Rp1,138 triliun itu kembali mencuat. DPR memastikan akan memulai pembangunannya pada 22 Juni mendatang. Demokrat menjadi salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung ini.

"Tak salah dan tidak tertutup kemungkinan kalau Fraksi Partai Demokrat menggunakan survei untuk mengetahui sebesar apa penolakan pembangunan gedung DPR RI. Kita akan lakukan itu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat(1/4/2011).

Menurut Jafar, survei adalah alat yang sahih untuk membuktikan alasan dari fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima.

Ia juga melihat penolakan fraksi didasari atas masyarakat juga yang menolak adanya pembangunan gedung baru DPR. "Fraksi-fraksi di DPR yang menolak karena beralasan masyarakat menolak," katanya.

Beberapa hari lalu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, fraksinya akan tetap mendukung seraya mendorong Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan kajian dan penghematan anggaran.

”Kalau masih bisa dihemat, mampu menunjang perbaikan kinerja anggota DPR,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa di Gedung DPR, Selasa (29/3/2011).

Menurut Saan, gedung DPR yang lama sudah kurang layak untuk digunakan. Sebab, pada awalnya Gedung Nusantara I, tempat anggota DPR berkantor, dibangun untuk 550 anggota Dewan dengan satu sekretaris pribadi dan satu tenaga ahli.

Saat ini jumlah anggota Dewan sudah berjumlah 560 orang. Di gedung yang baru, ruangan seluas 111 meter persegi akan ditempati seorang anggota DPR, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli.

Tak hanya kapasitas yang melebihi batas, Saan juga mengkritik fasilitas lift yang selama ini ada di Gedung Nusantara I DPR. Jumlah lift yang hanya enam unit dinilainya tak bisa melayani kebutuhan pengunjung dan pengguna gedung yang semakin hari semakin bertambah. Maka, tak heran selalu terjadi antrean panjang saat akan naik atau turun dari setiap lantai di gedung ini.

”Bahkan, sampai berdesak-desakan. Kalau biayanya masih bisa ditekan lagi, untuk hal-hal yang enggak perlu, (gedung baru) bisa menunjang kinerja,” tambahnya.

Saan juga menegaskan bahwa protes yang dilontarkan kepada Setjen DPR dalam proses pembangunan gedung baru harus diterima sebagai masukan dan tak boleh diabaikan. Desakan dan kritik keras agar DPR membatalkan proyek pembangunan gedung baru memang terus disuarakan. Anggaran lebih dari Rp1 triliun dinilai terlalu besar dan mewah untuk gedung perwakilan rakyat. Namun, DPR memandang keberadaan gedung baru penting untuk menunjang kinerja dan kapasitas gedung yang sudah tidak memadai.