Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilmi Aminuddin: Tuduhan Yusuf Fitnah!

Kompas.com - 17/03/2011, 18:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin menampik tudingan Yusuf Supendi terhadap sejumlah elit partainya. Yusuf menuding sejumlah elit Partai PKS termasuk Hilmi melakukan penggelapan dana dan melanggar kode etik anggota parlemen.

"Itu fitnah, dan itu dekat dengan hukum. Saya tegaskan itu fitnah," katanya ketika dihubungi, Jumat (17/3/2011).

Hilmi juga menduga, Yusuf mengeluarkan tudingan tersebut lantaran sakit hati karena diberhentikan dari PKS setahun lalu. "Dia (Yusuf) indisipliner, dipecat partai," ucapnya. Sebelumnya, Yusuf melaporkan Presiden PKS, Luthfi Hasa Ishaaq ke Badan Kehormatan DPR karena dinilai melanggar kode etik anggota parlemen.

Menurut Yusuf, Luthfi kerap mengirim pesan singkat kepadanya dengan nada mengancam. Dia juga menuding Luthfi menerima uang Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2007 dan menggelapkan 94 persen dana bantuan dari Timur Tengah dalam Pemilu 1999.

Yusuf juga mengatakan bahwa Hilmi gemar mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri sendiri. "Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri," katanya.

Tak hanya itu, Yusuf juga menuding Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta menggelapkan uang Rp 10 miliar dari dana kampanye calon gubernur DKI 2007, Adang Daradjatun yang masuk ke PKS.

Atas tuduhan tersebut, Luthfi belum dapat berkomentar. Dia akan mempelajari laporan dan menelusuri motif Yusuf terlebih dahulu. Sementara Anis Matta, hingga kini belum dapat dikonfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    Nasional
    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Nasional
    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Nasional
    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Nasional
    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Nasional
    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Nasional
    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Nasional
    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Nasional
    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    Nasional
    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Nasional
    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com