Gagal Jadi Menteri, Jadi Provokator?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Pimpinan Nasional ke-3 Partai Demokrat di Jakarta Convention Center atau JCC, Minggu (6/12), mengatakan bahwa gerakan 9 Desember memiliki motif politik. Presiden mengaku sudah memiliki informasi yang cukup mengenai apa, nama, dan sasaran dari gerakan tersebut.

Benarkah? Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, yang juga anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, membenarkan pernyataan SBY tersebut. "Informasinya jelas dari BIN (Badan Intelijen Negara), dari Mabes Polri, dan beberapa lagi. Ada menteri yang tidak terpilih ikut kok jadi provokator," ujar Ruhut kepada Kompas.com.

Politisi sekaligus pengacara ini menambahkan, apa yang disampaikan Presiden sudah tepat. "Kawan-kawan dari LSM ini kadang-kadang tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak boleh underestimate. Presiden harus waspada," ujarnya.

"Kita sudah pernah merasakan apa yang terjadi waktu kejatuhan Presiden Soeharto. Awalnya beliau (Presiden Soeharto) mengatakan seolah-olah (pelengseran) tidak mungkin terjadi. Nyatanya?" tambah Ruhut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, apa yang disampaikan SBY sudah proporsional. "Beliau mengatakan senang isu pemberantasan korupsi mendapat dukungan luas. Tapi beliau ingin agar aksi (Gerakan 9 Desember) ini fokus pada isu pemberantasan korupsi, bukan agenda lain," ujar Anas.

Agenda lain, maksudnya? "Agenda yang tidak semestinya. Sudah cukup jelas, mestinya," ujar Anas.

Seperti diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Kompak pada 9 Desember mendatang, yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, akan mengadakan gerakan aktivis dan rakyat antikorupsi. Gerakan ini serentak diadakan di 33 provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota. Bentuk gerakan ini bermacam-macam, mulai dari diskusi, aksi, hingga refleksi pembacaan puisi dan prosa.