Pemanggilan oleh Polri Dicurigai untuk Alihkan Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pers, Leo Batubara, menilai bukan tidak mungkin pemanggilan sejumlah media massa oleh Polri bertujuan memecah konsentrasi dan perhatian masyarakat terkait isu rekomendasi Tim Delapan dan kasus Bank Century, yang belakangan terus mendapat perhatian kuat dari masyarakat.

Selain itu, pemanggilan yang dilakukan Polri juga menunjukkan ada ketidaksinkronan di internal kepolisian. Penilaian itu disampaikan Leo saat dihubungi, Jumat (20/11), menanggapi pemanggilan terhadap harian Kompas dan Seputar Indonesia untuk menindaklanjuti laporan Anggodo Widjojo.

Leo berpendapat, keruwetan yang bermunculan sekarang sebetulnya tidak perlu terjadi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bergerak dan bersikap cepat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Delapan kemarin.

"Bagaimana bisa ada perbedaan pendapat di dalam tubuh Polri seperti ini? Ada apa? Mungkin bagian Humas Mabes Polri paham bagaimana mereka tidak bisa mengkriminalkan pemberitaan media massa, sementara Bareskrim cara berpikirnya berbeda," ujar Leo.

Selain itu, Leo juga melihat ada kemungkinan polisi atau bahkan pemerintah ingin membuat media massa merasa gentar dengan menerapkan cara-cara lama seperti yang dilakukan di masa Orde Baru, yaitu dengan memanggil para pemimpin media massa akibat suatu pemberitaan. "Bukan tidak mungkin praktik-praktik lama seperti itu dilakukan lagi. Media massa ditakut-takuti, dipanggil untuk diperiksa, sehingga mereka untuk sementara 'tiarap' dahulu. Kalau benar sampai seperti itu, tentunya sangat mengkhawatirkan," ujar Leo.

Leo meminta Presiden Yudhoyono memahami peran media massa dan pers sebagai kekuatan atau pilar keempat demokrasi. Peran pers sekaligus juga sebagai pengawas dan pemberi peringatan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan yang terjadi dan dilakukan tiga pilar demokrasi lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam kesempatan terpisah, Neta S Pane dari Indonesian Police Watch mengingatkan Polri agar tidak menjadikan media massa dan pers sebagai kriminal atau mengkriminalkannya. Menurut Neta, Polri justru seharusnya merangkul media massa untuk dijadikan sebagai mitra kerja dalam upaya perbaikan penegakan hukum di Tanah Air, yang juga berarti perbaikan terhadap citra Polri di mata masyarakat yang selama ini sudah semakin terpuruk.

"Jangan sampai ada pembusukan di internal kepolisian sendiri, yang kemudian malah berupaya memusuhi pers di tengah keterpurukan citra Polri sekarang ini," ujar Neta.

Sikap menyesalkan langkah yang diambil kepolisian tersebut juga disampaikan Ahmad Faisol dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Menurut Faisol, pihaknya melihat ada upaya atau niat mengintimidasi media massa yang dilakukan polisi dalam peristiwa pemanggilan tersebut.