Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profesionalitas Polisi Kian Terpuruk

Kompas.com - 12/11/2009, 07:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Terkuaknya dugaan ”skenario” untuk menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, seperti diakui mantan Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizard, semakin memperpuruk profesionalitas polisi di mata publik. Hal itu juga kian mengungkap buruknya kualitas penyidikan di kepolisian.

Penilaian itu disampaikan Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid, guru besar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar, dan guru besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana di Jakarta secara terpisah, Rabu (11/11). ”’Skenario’ itu memperlihatkan peradilan dikendalikan elite yang busuk,” kata Edy.

Bambang mengatakan, tak ada kata lain selain copot Kepala Polri dan jajarannya yang bertanggung jawab dalam penyidikan terkait kasus pimpinan KPK. ”Namun, yang juga lebih penting adalah meningkatkan profesionalitas polisi dalam melakukan penyidikan,” kata dia.

Menurut Bambang, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), polisi memiliki tugas sebagai penyidik. ”Namun, bekal mereka sebetulnya lemah. Pelajaran hukum pidana dalam pendidikan polisi tidak memadai, bahkan logika dasar saja tak diajarkan,” katanya.

Kepercayaan publik

Hikmahanto menuturkan, tak hanya polisi, momentum ini menguak banyaknya masalah di penegak hukum. ”Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK harus berbenah. Lawan mereka adalah ketidakpercayaan publik setelah diperdengarkan rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata dia. Perang melawan makelar kasus yang dicanangkan pemerintah harus didukung.

Secara terpisah, Rabu, anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi S, menyatakan, pimpinan Polri harus melakukan tindakan konkret terkait pengakuan Wiliardi. Semua pejabat polisi yang disebut harus diperiksa dan hasilnya diumumkan pada publik. Langkah konkret ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kepolisian.

Menurut Didi, pengadilan juga harus mendalami pengakuan Wiliardi dengan memeriksa mereka yang disebut. Dengan demikian, pengadilan dapat mengungkapkan kebenaran hakiki. (aik/tra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com