Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Korban "Mafia Hukum" Diminta Mengadu ke PO Box 9949

Kompas.com - 05/11/2009, 16:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejalan dengan penetapan "pemberantasan mafia hukum" sebagai program utama 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meminta kepada seluruh masyarakat yang pernah atau masih menjadi korban "mafia hukum" untuk menyampaikan pengaduannya ke PO Box 9949.

"Saya menyerukan bagi meraka yang menjadi korban mafia untuk melaporkan diri. Saya persilakan laporkan melalui PO Box 9948 Jakarta 10000, dengan kode GM yang artinya ganyang mafia," kata Presiden dalam salah satu bagian konferensi persnya saat menyampaikan program kerja 100 hari pemerintah, di kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta, Kamis (5/11) sore.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa setiap pengaduan harus disertakan dengan identitas yang lengkap dari si pelapor. Hal ini penting agar wadah yang disediakan pemerintah tersebut tidak menjadi ajang fitnah. Presiden pun menyatakan, identitas yang disampaikan kepada pihaknya tak akan disebarluaskan. "Saya meminta dukungan untuk memberantas mafia-mafia ini," ungkap Presiden.

Pemberantasan "mafia hukum" merupakan salah satu dari 15 program utama Presiden, dari total 45 program 100 hari pemerintah. "Dari 45 program aksi itu, saya menetapkan 15 di antaranya saya sebut dengan program pilihan. Yang ini lebih mendesak untuk bisa kita laksanakan," kata Presiden.

Ke-15 program utama itu adalah:

  1. Pemberantasan Mafia Hukum
  2. Penanggulangan Terorisme
  3. Revitalisasi Industri Pertahanan
  4. Listrik
  5. Produksi dan Ketahanan Pangan
  6. Revitalisasi Pabrik Pupuk
  7. Membenahi Keruwetan Tanah dan Tata Ruang
  8. Infrastruktur
  9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  10. Investasi dan Pembiayaan
  11. Perubahan Iklim dan Lingkungan
  12. Reformasi Kesehatan
  13. Pendidikan
  14. Penanggulangan Bencana
  15. Sinergi Pusat dan Daerah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com