Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih dari 30 Anggota DPD Dukung Chandra dan Bibit

Kompas.com - 01/11/2009, 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 30 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menandatangani pernyataan dukungan kepada Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
    
Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR yang juga anggota DPD dari Sulawesi Barat (Sulbar) Asri Anas kepada pers di Jakarta, Minggu (1/11) menjelaskan, hingga Minggu pagi, dukungan yang diperoleh sudah 33 orang.
    
Dia perkirakan dukungan akan terus mengalir hingga mencapai sekitar 100 anggota DPD dari berbagai daerah. Saat ini jumlah anggota DPD se-Indonesia 134 yang merupakan perwakilan dari 33 provinsi. Setiap provinsi empat anggota DPD.
     
Dia menjelaskan, pada Sabtu (31/10) malam sebanyak 30 anggota DPR dari berbagai daerah menandatangani pernyataan berisi lima hal. Jumlah itu bertambah tiga orang pada Minggu pagi.
     
Pernyataan yang ditandatangani 30 orang tersebut sudah disampaikan langsung kepada Plt Wakil Ketua KPK Mas Achmad Santosa di sela-sela orientasi tugas bagi anggota DPD yang diselenggarakan UNDP.      
    
"Dalam pernyataan yang sudah kami serahkan memang baru 30 anggota DPD menandatangani. Tetapi kami akan terus menggalang dukungan dari anggota DPD lainnya. Hal itu terlihat dari perkembangan hingga Minggu pagi yang bertambah 3 orang yang menandatangani pernyataan," kata Asri Anas. Pernyataan akan diserahkan kepada KPK dan Mabes Polri pada Senin (2/11).

Dalam pernyataanya, DPD menyampaikan lima hal. Pertama, mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, DPD mendesak kepada semua pihak agar menahan diri dan tidak melakukan upaya politisasi  dan kriminalisasi terhadap KPK.
    
Ketiga, anggota DPD memberi dukungan moral kepada Bibit dan Chandra Hamzah. Keempat, menyesalkan upaya pihak tertentu yang bermaksud memperlemah KPK. Kelima, meminta kepada pihak berwenang untuk menangguhkan penahanan sementara kepada Bibit dan Chandra dengan tetap berpegang kepada proses hukum.
    
Sejumlah pihak telah memberi dukungan dan menjaminkan diri bagi penangguhan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. Mabes Polri menahan Bibit dan Chandra dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang dan suap. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, pihaknya akan profesional dalam menangani kasus ini dan membantah melakukan kriminalisasi terhadap KPK.    

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com