Sapu Bersih Aturan Penghambat Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com — National Summit atau Rembuk Nasional yang digelar pada 29-31 Oktober 2009 akan digunakan untuk menghimpun masukan- masukan dari 1.424 pemangku kepentingan yang merasa dihambat oleh sejumlah peraturan.

Mulai dari surat keputusan bupati hingga peraturan pemerintah akan disapu bersih jika menghambat sehingga target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen pada tahun 2014 bisa diwujudkan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (28/10), dalam jumpa pers tentang pelaksanaan National Summit 2009 bertema ”Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis”.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Djoko Suyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Menurut Hatta, pemerintah akan mengambil posisi pasif, hanya akan memaparkan secara singkat visi pembangunan lima tahun ke depan. Selanjutnya, pemangku kepentingan yang hadir akan diminta memberikan masukan terhadap visi pembangunan itu.

Agar tetap fokus, perdebatan selama tiga hari nanti akan diarahkan pada tiga bidang. Pertama, perekonomian. Kedua, politik, hukum, dan pertahanan. Ketiga, kesejahteraan rakyat.

Bidang ekonomi akan dibagi atas enam komisi, yakni komisi percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan usaha kecil dan menengah, revitalisasi industri dan jasa, serta pembangunan transportasi.

Pada bidang kesejahteraan rakyat akan ada enam komisi, yakni komisi pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan pekerjaan, perluasan layanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, serta agama dan pembangunan.

Adapun pada bidang politik, hukum, dan keamanan ada enam komisi, yaitu efektivitas pembangunan daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum dan perlindungan HAM, modernisasi sarana pertahanan dan sumber daya, serta pencegahan dan pemberantasan teroris.

”Memang sudah ada paket-paket kebijakan di bidang ekonomi yang telah dibuat sebelumnya, tetapi ternyata masih muncul berbagai hambatan. Nah, hambatan itulah yang ingin kami himpun melalui Rembuk Nasional ini,” ujar Hatta.