Semua Capres Diterpa Kampanye Negatif

JAKARTA,KOMPAS.com-Semua tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden mengakui, calon yang mereka usung diterpa kampanye hitam. Namun, kampanye negatif itu tidak memengaruhi keterpilihan calonnya.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari percakapan dengan Yuddy Chrisnandi dari Tim Kampanye M Jusuf Kalla (JK)- Wiranto, Ketua Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Hatta Rajasa, dan Sekretaris Umum Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Fadli Zon, secara terpisah di Jakarta.

Yuddy, Minggu (21/6), menilai kampanye negatif yang selama ini diembuskan pihak tertentu belum serius membahayakan kampanye dan pencitraan pasangan JK-Wiranto. Karena itu, mereka tak pernah menanggapi.

”Sampai tingkat hukum, hingga saat ini belum pernah. Masih banyak hal positif yang bisa diangkat dari hasil kerja dan potensi JK yang bisa disampaikan,” kata Yuddy. JK-Wiranto juga masih memegang etika untuk tidak membalas tuduhan yang tak benar melalui kampanye gelap itu.

Yuddy mengakui, selama ini kampanye negatif yang dituduhkan kepada pasangan JK-Wiranto adalah terkait bisnis keluarga, soal SDM atau Semua dari Makassar, dan lumpur Lapindo. ”Namun, kampanye negatif seperti itu sekarang sudah mereda karena memang tidak benar dan tidak ada faktanya,” paparnya.

Yuddy mengatakan, kampanye negatif datang dengan berbagai cara, antara lain melalui layanan pesan singkat (SMS), selebaran, surat elektronik, atau di situs internet.

”Kami pasti akan memberikan penjelasan atas tuduhan seperti itu dengan cara yang sama. Misalnya, jika datang dari SMS, kami akan jelaskan dengan SMS pula,” tutur Yuddy lagi.

Banyak diterpa

Hatta Rajasa menilai SBY-Boediono yang didukung 24 partai politik banyak diterpa kampanye negatif. Isu yang dirasakan sebagai kampanye hitam terhadap pasangan ini antara lain penilaian bahwa Boediono mendorong neoliberalisme.

”Boediono juga dikatakan nonMuslim, atau Partai Keadilan Sejahtera disebut-sebut akan dirikan negara Islam, sampai partai tertentu mendapat jatah posisi menteri tertentu,” ujarnya.