Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Theo: Alutsista TNI Sangat Parah

Kompas.com - 20/05/2009, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga di Jakarta, Rabu (20/5), menyatakan, secara keseluruhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki semua angkatan di lingkup Tentara Nasional Indonesia sudah sangat parah dan benar-benar memprihatinkan.

"Kecelakaan beruntun yang dialami beberapa pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara (AU) sejak Januari 2009, dan yang terbaru tadi pagi menewaskan hampir 90 prajurit, termasuk seorang berpangkat marsekal (jenderal) beserta beberapa keluarga sipil mereka, mencerminkan betapa parahnya alutsista TNI kita itu," katanya.

Komisi I DPR RI, katanya, telah berulang-ulang mengingatkan kepada Pemerintah RI agar jangan mengabaikan perbaikan dan pengadaan alutsista itu. "Benar ada prioritas untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi keadaan yang alutsista kita yang sebenar-benarnya sudah sangat parah," katanya.

Karena itu, dengan menyampaikan rasa berduka sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga korban jatuhnya pesawat Hercules itu, Theo Sambuaga mendesak Pemerintah RI untuk melakukan audit menyeluruh atas seluruh alutsista milik TNI.

"Ini harus segera. Sesungguhnya hal ini sudah berulang-ulang kami desak, tetapi kali ini tidak ada tawar-menawar lagi. Semua alutsista wajib diaudit, apakah itu pesawat angkut, patroli, tempur (di lingkup TNI AU), atau di jajaran TNI Angkatan Laut (AL) seperti kapal angkut, patroli, tempur, pemburu, radar, dan lain-lain. Termasuk di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD) berupa kendaraan taktis (rantis) dan seterusnya," ujarnya.

Hasil audit itu, katanya, harus segera diketahui untuk memastikan mana alutsista berusia tua yang tidak lagi layak operasional dan harus dibesituakan saja. "Jangan lagi dipaksa-paksa alutsista tua diperbaiki seadanya lalu dioperasikan secara nekat. Kalau memang kondisi pesawat itu masih memungkinkan, bisa dioperasikan dengan beberapa catatan atau metode khusus," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com