Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Pakai Atribut Militer dalam Kampanye

Kompas.com - 12/02/2009, 04:29 WIB
 
JAKARTA, KAMIS - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, pihaknya tidak ingin melihat ada fasilitas atau atribut TNI, terutama milik TNI Angkatan Darat, dipakai tidak semestinya oleh orang yang tidak berhak.

”Bahkan, sekadar ditiru seperti selama ini dilakukan sejumlah satuan tugas bentukan partai politik,” kata Agustadi, Rabu (11/2). Penegasannya itu dilakukan untuk terus menjaga netralitas TNI, terutama sepanjang masa Pemilu 2009. Sejumlah upaya, menurut dia, juga telah dilakukan, seperti menggelar kerja sama dengan Kejaksaan Agung.

”Bersama Kejaksaan Agung kami sudah berkomitmen menertibkan semua atribut berbau militer yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kami juga sudah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk memberi tahu partai-partai politik agar tidak menggunakan berbagai bentuk atribut militer,” ujar Agustadi.

Akan tetapi, Agustadi mengaku belum tahu apakah surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Secara berkala, pihak TNI AD, lanjutnya, akan menggelar razia rutin di jalan-jalan. Dia minta langkah itu didukung DPR. Agustadi menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I.

Dalam kesempatan itu, KSAD juga menegaskan, pihaknya telah mengajukan protes keras terhadap salah seorang calon anggota legislatif sebuah partai politik asal Papua Barat yang dinilai mencoba menyalahgunakan atau memanfaatkan prajurit TNI sebagai sarana kampanye pemilunya.

Harapkan dukungan

Di Bandung, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengharapkan dukungan dari keluarga militer dan para purnawirawan TNI dalam Pemilu 2009. Ia optimistis dukungan itu diperolehnya karena Wiranto yang juga mantan Panglima TNI memiliki ikatan emosional dengan kalangan tersebut.

Wiranto menyatakan hal itu seusai menjadi pembicara dalam seminar dan lokakarya nasional bertema ”Mencari Pemimpin yang Ideal bagi Indonesia”, Rabu di Universitas Padjadjaran, Bandung. Sesi pertama semiloka itu menghadirkan Wiranto sebagai pembicara, sedangkan sesi kedua diisi oleh Prabowo Subianto.

Wiranto menjelaskan, meski harus netral dalam pemilu, prajurit TNI memiliki keluarga yang berhak memilih. Kalangan itu pun berusaha disasar agar menjadi konstituen Partai Hanura.

Prabowo mengaku akan berpikir positif dan tidak mengkhawatirkan netralitas prajurit TNI dan Polri.

Ketika ditanya mengenai dukungan dari keluarga militer dan purnawirawan, Prabowo mengatakan, pendukungnya justru lebih banyak berasal dari petani dan nelayan. (dwa/REK/*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com