DPR: Kampanye Pemilu Tak Boleh Diwarnai Black Campaign

JAKARTA, JUMAT — Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan bahwa menjelang Pemilu 2009 kondisi politik yang kondusif harus dipertahankan. Tahapan kampanye yang panjang sejak 12 Juli lalu diharapkan memberikan makna signifikan bagi proses pendidikan politik. Salah satu bagian yang dicetak tebal adalah memperingatkan agar kampanye tak diwarnai dengan black campaign.

"Kita berharap bahwa kampanye harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyampaikan visi, misi, dan program partai bagi kemajuan Indonesia ke depan. Kampanye tidak boleh diwarnai black campaign, harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan tetap menjaga suasana yang kondusif," demikian Agung dalam pidatonya.

Dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih banyak dibandingkan tahun 2004, diharapkan gairah demokrasi yang tumbuh pada era reformasi ini dapat terus meningkatkan kualitas dan berada dalam koridor NKRI. Selain itu, para elite juga diharapkan matang dalam menggerakkan mesin partainya masing-masing. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat iklim demokrasi yang sedang berkembang. Melalui iklim keterbukaan dan partisipasi publik yang semakin dibuka ruang geraknya, maka sistem penyelenggaraan negara dan perangkat infrastruktur politik di tingkat masyarakat madani diharapkan akan dapat tetap terjaga perkembangannya.

Di awal pidatonya, Agung menyampaikan bahwa Dewan sudah menerima beberapa surat masuk, di antaranya surat Presiden tentang calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), surat Presiden tentang calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN), dan juga surat Presiden tentang penyampaian RUU Tipikor. "RUU ini sudah lama dinantikan oleh DPR untuk segera dilakukan pembahasan. Atas surat-surat tersebut, Dewan akan memprosesnya sesuai mekanisme dan peraturan tata tertib," kata Agung.