Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Ngeri, Negara yang Anggap Dirinya Modern dan Beradab Bisa Langgar Hukum Humaniter

Kompas.com - 12/06/2024, 05:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung negara-negara yang menganggap diri mereka modern, justru melanggar hukum humaniter.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi (KTT) “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" atau “Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza” di Amman, Yordania, Selasa (11/6/2024) waktu setempat.

"Kami bersama dengan dunia saat ini memandang dengan ngeri, cemas, dan takjub. Fakta bahwa negara-negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab bisa melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap hukum humaniter internasional," kata Prabowo, Selasa, dikutip dari siaran pers.

Prabowo juga menyinggung penyerangan terhadap warga dan infrastruktur sipil dalam konflik di Jalur Gaza, Palestina.

Baca juga: Prabowo: Indonesia Siap Kontribusi untuk Upaya Gencatan Senjata di Gaza

"Penyerangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum perang modern," kata Prabowo.

"Kami menyerukan kedua belah pihak untuk menghormati hukum perang," ujar imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menegaskan mendukung Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

"Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menyatakan sekali lagi dukungan yang lebih kuat untuk Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagai solusi nyata bagi konflik ini, di Palestina dan Gaza," kata dia.

Presiden terpilih itu pun menyatakan bahwa Indonesia siap berkontribusi untuk upaya yang mengarah pada gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Indonesia siap untuk berkontribusi pada semua upaya yang dapat mengarah pada gencatan senjata ini, gencatan senjata yang segera ini," ujar Prabowo.

Baca juga: Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Prabowo mengatakan, Indonesia juga siap berkontribusi setelah adanya gencatan senjata di Gaza dengan mengerahkan pasukan perdamaian hingga alat utama sistem persenjatan (alutsista). Indonesia juga bersedia merawat korban konflik di Gaza.

Prabowo mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT tanggap darurat Gaza tersebut.

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan, kehadiran Prabowo sebagai perwakilan Indonesia diharapkan dapat berkontribusi mengatasi krisis kemanusiaan di Palestina.

“Kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza,” kata Edwin, Senin (10/6/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com