Mendagri Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, PKB: Dibuka Saja Agar Jadi Perdebatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bisa menghambat pembangunan, layak diperdebatkan.

Untuk itu PKB berharap semua elemen masyarakat bisa mengkritisi ucapan Mendagri dalam menentukan bangsa dan negara ke depannya, terkhusus ketika memilih calon pemimpin daerah.

"Ini kan masih wacana, dibuka saja agar menjadi perdebatan luas di masyarakat," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2024).

Daniel mengatakan, pandangan Mendagri itu bisa ditanggapi oleh para ahli demokrasi atau pemilu.

Pemerintah, sebut dia, juga harus bisa menerima pandangan para ahli atau pakar.

Baca juga: Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

"Setiap ide-ide dan pemikiran harus diberi ruang untuk menjadi ruang diskusi publik apalagi menyangkut masa depan Indonesia," ucap anggota Komisi IV DPR ini.

Selain ahli demokrasi, lanjut Daniel, para budayawan hingga sosiolog bisa memperdebatkan ucapan Mendagri tersebut.

Lagi-lagi, menurutnya karena ucapan Mendagri berkaitan dengan masa depan Indonesia.

"Agar para pakar sosiolog budayawan bisa membahasnya dengan bebas dan mendalam," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tito Karnavian menilai pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tak akur karena urusan politik.

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Ia menyebutkan, perbedaan partai politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan.

Baginya, situasi itu menyebabkan pembangunan tak optimal dan merugikan masyarakat.

“Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat,” papar dia.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa situasi tersebut berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Sebab, para penjabat ditunjuk langsung, bukan merupakan kader parpol, dan tak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

“Karena mereka tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, dan lain-lain,” sebutnya.

Baca juga: Mendagri Tito Ingin Bandingkan Hasil Kerja Penjabat dan Kepala Daerah Hasil Pilkada

"Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik,” imbuh Tito.