Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bappenas dan Pertamina Jalin Kerja Sama, Kembangkan Kebijakan Energi Keberlanjutan

Kompas.com - 10/06/2024, 20:01 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) melakukan penandatangan kerja sama (PKS) untuk pengembangan kebijakan energi berkelanjutan untuk ketahanan energi nasional

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dilakukan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kerja sama ini semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pertamina dalam menghadapi krisis iklim global.

Dia menekankan, sinergi menjadi hal yang penting dan dapat mempercepat pemanfaatan transisi energi, sekaligus upaya menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Kami punya kolaborasi dengan praktik baik di lapangan yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kita ingin juga menurunkan emisi gas rumah dan mencapai net zero emission, tapi di saat yang sama kita juga memerlukan energi kebutuhan energi yang naik 4-5 kali lipat dengan energi yang enviromental friendly," kata Suharso Monoarfa.

"Pada saat yang sama, (kita) juga mendorong industri petrochemical yang kompleks di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap kerja sama ini benar-benar dapat digulirkan terus sampai kita menjemput indonesia emas 2045,” ujar Suharso Monoarfa dalam siaran persnya, Senin.

Baca juga: Perintahkan Pertamina Akuisisi Perusahaan Brasil, Jokowi Sebut Ekspansi Diperlukan

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan bahwa kerja sama strategis ini menjadi bukti keseriusan Pertamina untuk mencapai kemandirian energi nasional, termasuk pemanfaatan energi rendah karbon sekaligus menyelaraskan dengan langkah pemerintah.

“Pertamina sebagai badan usaha harus menyelaraskan langkah dengan pemerintah mengingat peran utama dalam menjaga keamanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Sekaligus terus mendorong program penurunan karbon emsii,” tegas Nicke.

Sinergi Bappenas dan Pertamina mencakup kajian bersama dan pengembangan roadmap kebijakan energi atas ketahanan energi nasional, hilirisasi minyak dan gas bumi, dan pemanfaatan energi transisi.

Selain itu, kerja sama tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diseminasi kebijakan, dan pertukaran informasi terkait sektor energi untuk mendukung transformasi Indonesia.

Guna meningkatkan efisiensi dan inovasi berkelanjutan, kerja sama juga melingkupi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang energi.

“Jadi beberapa tujuan sesuai dengan SDGS nya harus kita capai. Tadi telah ditandatangani PKS untuk mengembangkan SDM-SDM yang unggul untuk menjalankan semua bisnis ke depan yang lebih sustainable dan bisa menghasilkan ekonomi hijau," kata Nicke.

"Transisi energi bagi Indonesia bukan hanya sekedar mengurangi karbon emisi. Namun harus mampu meningkatkan PDB dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja,” jelas Nicke.

Baca juga: Kelola Energi Hingga Pelosok Indonesia, Pertamina Sukses Jalankan Mandat Sebagai BUMN Energi pada 2023

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, kolaborasi antara Bappenas dan Pertamina akan menjadi bagian dari pemanfaatan Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Nusantara Sustainability Hub di IKN sendiri telah dimulai pembangunannya pada pekan lalu  dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com