Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafus Jokowi Janji Kawal Implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Kompas.com - 05/06/2024, 16:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo Angkie Yudistira mengatakan, pihaknya akan mengawal kelanjutan setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang (UU).

Angkie mengatakan, pihaknya akan memastikan agar pemerintah membuat peraturan turunan dari undang-undang tersebut yang akan mengatur hal-hal yang lebih teknis.

"Mengawalnya adalah bagaimana sebagai Staf Khusus Presiden semuanya ini kita duduk bersama, berkomunikasi, memastikan bahwa pemerintah tidak lupa akan bahwa implementasi ini harus menyesuaikan dengan peraturan teknis dari undang-undang tersebut," ujar Angkie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Baca juga: DPR Sahkan RUU KIA, Ibu Melahirkan Bisa Ambil Cuti hingga 6 Bulan

Angkie menuturkan, akan ada sejumlah aturan turunan dari UU KIA yang akan dibentuk di beberapa kementerian dan lembaga.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan menandatangani UU yang telah disetujui DPR itu.

"Perempuan ini kan banyak berbagai aspek sektornya. Tidak hanya sebagai Kementerian Perempuan saja, tapi masih banyak berbagai kementerian teknis dan lembaga teknis lainnya," kata Angkie.

Angkie pun mendukung keberadaan UU KIA yang baru disetujui DPR karena memberi kepastian perlindungan kepada perempuan yang ingin berpartisipasi mengisi pembangunan.\

Baca juga: UU KIA Disahkan, Berikut 7 Poin Penting yang Harus Diketahui

"Artinya kita dilindungi, negara melindungi kami, negara melindungi bagaimana perempuan-perempuan bisa ikut berkontribusi. Banyak hal berbagai aspek ini bagaimana perempuan itu juga merasa aman dan mendapatkan haknya," kata Angkie.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU KIA pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (4/6/2024) kemarin.

Salah satu isi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang menjadi sorotan adalah hak bagi ibu yang bekerja untuk mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com