JAKARTA, KOMPAS.com - Menemui Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menekan bahwa tim berkomitmen memegang prinsip kehati-hatian terkait penyusunan anggaran program pemerintahan mendatang.
Hal itu disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronsasi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, Tommy Dijawandono usai melakukan pertemuan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Tommy menegaskan prinsip kehati-hatian saat melakukan sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan saat ini diperlukan agar menjaga ruang fiskal.
“Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi. Itu saya rasa hal yang penting bahwa message itu kita ingin sampaikan,” kata Tommy dikutip dari Kompas TV, Jumat.
Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan bahwa komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi dengan Kemenkeu sudah dilakukan selama dua bulan belakangan ini.
Untuk itu, dia berterima kasih atas kerja sama dan keterbukaan dari Kemenkeu terhadap Gugus Tugas Sinkronisasi.
Sebagaimana diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dibentuk untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar setelah Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik. Sehingga, program yang digagas pemerintahan dapat segera direalisasikan.
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran ini diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggotanya ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.
Sebelumnya, Sri Mulyani memang menekankan perihal penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip kehati-hatian usai menerima Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di kantornya.
Menurut Sri Mulyani, prinsip itu perlu dikedepankan karena pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjamin berjalannya semua program pemerintah sekaligus menjaga siklus anggaran berjalan baik.
Baca juga: Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi
Dia mengatakan, prinsip kehati-hatian tersebut juga diperlukan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebab, bakal terjadi pergantian pemerintahan di tahun yang akan datang.
"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confident dari berbagai stakeholder,” kata Sri Mulyani.
Apalagi, dia menyebut, pemerintahan berikutnya juga memiliki program-program baru yang pasti memerlukan pos atau alokasi anggaran untuk bisa berjalan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
“Kami di Kementerian keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar bisas penting bagi pemerintahan untuk menjalankan program secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.