Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Kompas.com - 31/05/2024, 16:24 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menemui Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menekan bahwa tim berkomitmen memegang prinsip kehati-hatian terkait penyusunan anggaran program pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronsasi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, Tommy Dijawandono usai melakukan pertemuan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Tommy menegaskan prinsip kehati-hatian saat melakukan sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan saat ini diperlukan agar menjaga ruang fiskal.

“Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi. Itu saya rasa hal yang penting bahwa message itu kita ingin sampaikan,” kata Tommy dikutip dari Kompas TV, Jumat.

Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan bahwa komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi dengan Kemenkeu sudah dilakukan selama dua bulan belakangan ini.

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Untuk itu, dia berterima kasih atas kerja sama dan keterbukaan dari Kemenkeu terhadap Gugus Tugas Sinkronisasi.

Sebagaimana diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dibentuk untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar setelah Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik. Sehingga, program yang digagas pemerintahan dapat segera direalisasikan.

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran ini diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggotanya ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Sebelumnya, Sri Mulyani memang menekankan perihal penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip kehati-hatian usai menerima Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di kantornya.

Menurut Sri Mulyani, prinsip itu perlu dikedepankan karena pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjamin berjalannya semua program pemerintah sekaligus menjaga siklus anggaran berjalan baik.

Baca juga: Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Dia mengatakan, prinsip kehati-hatian tersebut juga diperlukan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebab, bakal terjadi pergantian pemerintahan di tahun yang akan datang.

"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confident dari berbagai stakeholder,” kata Sri Mulyani.

Apalagi, dia menyebut, pemerintahan berikutnya juga memiliki program-program baru yang pasti memerlukan pos atau alokasi anggaran untuk bisa berjalan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Kami di Kementerian keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar bisas penting bagi pemerintahan untuk menjalankan program secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com