Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Kompas.com - 19/05/2024, 17:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memanggil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem yang juga anak eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita, karena diduga menerima aliran dana terkait kasus korupsi yang menjerat SYL.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyatakan, Indira mesti dipanggil karena dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan etis atau tidaknya tingkah laku Indira sebagai anggota dewan.

"Setiap tindakan anggota DPR akan memberikan sumbangsih bagi citra dan martabat DPR secara kelembagaan. Tindakan tidak etis anggota DPR sekarang tetap berdampak pada DPR yang akan datang," kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (19/5/2024)

"Dengan demikian saya kira aksi anggota DPR yang adalah anak SYL yang menerima jatah dari uang, yang diduga hasil korupsi bapaknya, sudah seharusnya diselidiki oleh MKD," lanjut dia.

Baca juga: Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Lucius mengingatkan, MKD semestinya tidak diam saja apabila ada anggota dewan yang perilakunya tidak etis.

Menurut dia, MKD juga tidak bisa beralasan bahwa masa jabatan anggota dewan akan berakhir sehingga mereka enggan memanggil legislator yang bermasalah.

"Saya kira sih walau DPR periode ini akan segera berakhir, tidak berarti tindakan bermasalah yang dilakukan anggota DPR dibiarkan begitu saja," kata Lucius.

Lucius melanjutkan, tingkah Indira yang diduga menggunakan aliran dana untuk perawatan kulit juga sebuah hal yang memalukan karena seorang anggota DPR semestinya tidak perlu mementingkan kecantikan dirinya.

"Menikmati duit hasil korupsi dan dipakai untuk mempercantik diri. Sebagai politisi saja, rasanya aneh saja perawatan wajah semahal itu dilakukan. Itu mau jadi artis apa politisi? Kok anggota DPR sampai semewah itu muntik mempercantik diri? Apalagi mempercantik diri pakai uang korupsi?" kata Lucius.

Baca juga: Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Ia pun menekankan bahwa MKD semestinya memandang hal tersebut sebagai sebuah kejanggalan yang dapat mengganggu kehormatan anggota dewan.

"Sebagai alat kelengkapan yang ditugasi untuk menjaga perilaku anggota, saya kira sudah seharusnya MKD terpanggil untuk mempertanyakan perilaku anak SYL yang tindakannya mempercantik diri dari uang korupsi. Karena kecantikan dari uang korupsi itu pasti menghasilkan rupa atau wajah buruk DPR," ujar Lucius.

Nama Indira Chunda Thita Syahrul menjadi sorotan setelah sejumlah saksi dari Kementerian Pertanian mengungkap bahwa ada aliran dana atau permintaan uang dari putri pertama SYL tersebut.

Bahkan, dari persidangan terbaru, Rabu (15/5/2024), terungkap ada aliran dana Rp 200 juta dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan untuk pembayaran stem cell Indira Chunda Thita Syahrul.

Baca juga: Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Selain untuk pembayaran terapi stem cell Rp 200 juta, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil Thita sebesar Rp 500 juta.

Hal itu diketahui dari kesaksian Pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 29 April 2024.

Arief mengungkapkan bahwa Kementan membayar pembelian mobil dengan merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL, Indira Chunda Thita Syahrul senilai Rp 500 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com