Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Kompas.com - 04/05/2024, 12:22 WIB
Tatang Guritno,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar sepakat dengan masukan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memasukkan orang toxic dalam pemerintahannya kelak.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, Prabowo memang semestinya tidak memasukkan orang yang toxic ke dalam pemerintahan karena bakal berbahaya bagi rakyat.

“Pastinya orang yang toxic jangan masuk dalam pemerintahan, bahaya untuk rakyat,” kata Dave kepada Kompas.com, Sabtu (4/5/2024).

Dave meyakini, masukan dari Luhut punya makna tertentu karena Luhut adalah figur yang punya segudang pengalaman dan prestasi di banyak bidang.

Baca juga: Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang Toxic ke Dalam Pemerintah Anda

Namun, anggota Komisi I DPR itu menampik jika orang toxic yang dimaksud Luhut merupakan kader Partai Golkar.

Dave mengeklaim, Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto telah memilih para kader terbaik untuk ikut dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Semua menteri-menteri dan pejabat dari Golkar telah terbukti hasil karya nyatanya,” ucap dia.

Dace juga memastikan bahwa Airlangga bakal memilih kader-kader terbaik untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Kita akan terus berkarya dalam pemerintahan yang berikutnya,” kata Dave.

Baca juga: Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo agar berhati-hati memilih figur yang akan dimasukkan ke dalam kabinet mendatang.

"Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidatonya di Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pernyataan Luhut bakal dipertimbangkan oleh Prabowo.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com