Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Eng. IB Ilham Malik
Dosen Prodi Perencanaan Wilayah & Kota ITERA

Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA. Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi

Tantangan Manajemen Transportasi Masa Libur Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 28/12/2023, 10:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASA libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) akan menjadi masa yang menyibukkan seluruh pihak yang bertanggung jawab atau terlibat dalam hal transportasi.

Sama seperti masa mudik Idul Fitri, masa Nataru juga memiliki tantangan berupa lonjakan volume kendaraan dan orang di berbagai matra transportasi, baik di darat, air, maupun udara.

Meskipun prediksi perjalanan Nataru hanya setengah dari masa mudik Lebaran, tetapi tetap harus ada antisipasi dalam manajemen traffic.

Tujuan manajemen transportasi ada dua, yaitu keselamatan perjalanan dan waktu tempuh perjalanan yang tetap wajar. Dalam bahasa transportasi, variabel kinerja jalan harus dijaga agar perjalanan tidak menghadapi hambatan atau bahkan masalah.

Saya meyakini, jika pengelola transportasi memiliki SOP yang sama seperti masa mudik Lebaran 2023 lalu, tidak akan ada kendala pada jalur utama pergerakan transportasi.

Mulai dari manajemen traffic di jalan tol, pelabuhan dan juga di manajemen kereta api dan bus. Sebab dari sisi supply and demand sudah bisa diprediksi dan dikontrol. Terutama di jalur utama.

Manajemen traffic objek wisata

Namun ada kendala lain yang sulit dibendung. Kendalanya ada di urban dan rural traffic. Di sanalah objek wisata maupun kuliner dan perhotelan berada.

Sehingga terjadi bangkitan dan tarikan perjalanan orang dan kendaraan. Volume kendaraan di jalan tersebut melonjak melebihi kemampuan kapasitas jalan. Akibatnya, kemacetan lalu lintas tidak bisa dihindari.

Lonjakan volume kendaraan terjadi hampir sepanjang hari. Sehingga tidak ada ruang bagi “pembatasan dan pengendalian” volume lalu lintas di variabel “transportasi pariwisata”.

Cara yang bisa dilakukan oleh aparat terkait manajemen traffic skala kawasan agar bisa diatur sedemikian rupa arus lalu lintasnya. Supaya tidak ada crossing yang menyebabkan laju perjalanan kendaraan menjadi terganggu.

Kita akan lihat selama beberapa hari kedepan. IKU (Indikator Kinerja Utama) masa Nataru 2024 ada di transportasi perkotaan dan perdesaan di mana objek wisata berada.

Penyediaan kantong parkir, pengalih arus agar ada yang bisa dibuat menjadi satu arah, atau contraflow menjadi variabel dalam manajemen lalu lintas masa Nataru 2024.

Karena masa libur Nataru 2024 sedemikian panjang dan perjalanan wisata semakin melebar, orang bisa menjangkau daerah manapun karena objek wisata di Indonesia memang banyak dan tersebar. Tantangan manajemen transportasinya menjadi semakin menarik.

Saya meyakini, potensi persoalan transportasi dilihat sebagai tantangan oleh aparat terkait. Kita meyakini aparat bisa menyelesaikan tantangan trrafic di daerah urban and rural.

Jika ada kesulitan, maka menjadi tugas yang harus diselesaikan tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com