Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Utamakan Afrika hingga Malaysia Terkait Distribusi Logistik Pemilu 2024 Luar Negeri

Kompas.com - 20/09/2023, 18:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membagi skala prioritas distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk pemungutan suara di mancanegara.

Total, terdapat 1.750.474 pemilih tetap di luar negeri yang tersebar di 128 perwakilan. Mereka dapat menggunakan hak suaranya melalui metode kotak suara keliling (KSK), pos, dan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

"Rencana timeline logistik ini ada beberapa prioritas, walau semuanya tanggung jawab KPU untuk tepat waktu. Prioritas satu, ada di zona Afrika (16 Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN), Amerika Latin (11 PPLN), Amerika (9 PPLN), dan Eropa (29 PPLN)," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers, Rabu (20/9/2023).

"Rencana pengiriman ada 459 kantong diplomatik mulai tanggal 2 sampai 6 Desember 2023. Jadi, mulai tanggal 2 itu kita sudah mulai bergerak untuk proses distribusi logistik," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Prioritas kedua meliputi wilayah Asia Selatan (12 PPLN), Timur Jauh (8 PPLN), dan Malaysia (7 PPLN), dengan 4.349 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 6-16 Desember 2023.

"Malaysia dikhususkan karena jumlah pemilihnya yang besar," kata Drajat kepada Kompas.com.

Prioritas ketiga meliputi wilayah Timur Tengah (15 PPLN) dan Pasifik (11 PPLN) dengan 587 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 16-20 Desember 2023.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk 2024: Masyarakat Tak Boleh Terbelah karena Pemilu

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara selain Malaysia menjadi prioritas keempat dengan 10 PPLN, 118 kantong diplomatik, dan jadwal distribusi logistik pada 20-23 Desember 2023.

"(Disusunnya) zonasi atau region agar lebih mempermudah proses distribusinya, karena ada 95 negara dan ada 128 perwakilan, dan itu harus kami cover semua," ujar Drajat.

"Semua juga memperhatikan situasi geopolitik, kondisi geografis, wilayah konflik, hari besar keagamaan, tahun baru, isu hubungan diplomatik, dan lain-lain. Itu bagian dari tantangan-tantangan tersendiri ketika kami menangani tata kelola logistik," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 bakal dilakukan serentak pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Bawaslu Tak Beri Sanksi Gibran dkk yang Langgar UU Pemilu karena Ajak Pilih Ganjar, Akan Dibina Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com