Jika Erick Thohir Tak Jadi Cawapres Prabowo, PAN Tetap Komitmen di KIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku bahwa partainya sudah berkomitmen untuk terus berada di barisan koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.

Komitmen itu, kata dia, juga dipegang meskipun sosok calon wakil presiden (cawapres) yang terpilih nantinya bukan lah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

"Jika memang nanti dalam pembicaraan-pembicaraan di antara para ketum itu yang keluar adalah nama selain nama-nama yang sudah diusulkan, bahkan mungkin nama yang betul-betul berbeda dari usulan para ketum yang ada, saya kira, kami semua akan menghormati dan melaksanakan itu sebagai keputusan dalam pemenangan Pilpres," kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Eddy mengatakan, pembahasan mengenai cawapres oleh para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) sejatinya sudah terjadwalkan.

Baca juga: Adu Elektabilitas Gibran, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil, Siapa Jadi Bakal Cawapres Prabowo?

Akan tetapi, jadwal itu kemudian bergeser karena adanya agenda-agenda kenegaraan dari para ketum.

Terlebih, para ketum parpol KIM, yaitu Ketum Partai Gerindra Prabowo adalah Menteri Pertahanan, Ketum PAN Zulkifli Hasan merupakan Menteri Perdagangan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Apalagi kita kemarin, para menteri yang jadi para ketum disibukkan dalam kegiatan dan hari ini Pak Zulkifli Hasan Ketum PAN berangkat bersama Pak Presiden ke India," contoh Eddy.

Baca juga: Hashim Sebut Yenny Wahid Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini yakin para ketum parpol KIM bakal menyepakati waktu untuk duduk bersama dalam waktu dekat guna membahas cawapres.

Pernyataan Eddy senada dengan Zulkifli Hasan yang telah mengatakan itu sebelumnya.

Pria yang karib disapa Zulhas itu mengaku tak ingin memaksakan Erick Thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, langkah politik mesti mengutamakan kompromi.

“Ya kan politik tidak boleh maksa (harus) kompromi. Kompromi itu intinya musyawarah. Jadi, ambil jalan tengah,” kata Zulhas di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam.

Ia lalu menyebut bahwa kesepakatan dalam koalisi membutuhkan waktu yang tepat.