Jaksa Agung Minta Jajaran Antisipasi "Black Campaign" Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya mengantisipasi adanya kampanye hitam atau black campaign selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia lantas menekankan kepada jajarannya untuk hati-hati dalam menangani laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

“Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu, serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” kata Burhanuddin dalam keterangannya seperti dikutip Senin (21/8/2023).

Baca juga: Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Periksa Capres dan Kepala Daerah sampai Pemilu 2024 Selesai

Hal ini ditegaskan Burhanuddin dalam memorandum. Ia pun meminta memorandum itu secara ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar pemeriksaan terhadap para peserta pemilu ditunda hingga pelaksanaannya selesai.

"Agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan," ucapnya.

Baca juga: Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Netral dalam Pemilu 2024

Khusus bagi jajaran Intelijen, Burhanuddin meminta dilaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.

Kemudian, jajaran bidang intelijen diminta segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Amendemen UUD 1945 Baiknya Diproses Setelah Pemilu 2024

Sementara, bagi jajaran Tindak Pidana Umum, Burhanuddin meminta agar dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun usai diselenggarakannya pemilihan umum.

Dia juga meminta agar segera disusun petunjuk teknis terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara.

“Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung.