Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Pemerintah, Puan Ungkit Dana Stunting Rp 10 Miliar, Kebanyakan Buat Rapat

Kompas.com - 16/08/2023, 22:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyentil pemerintah yang selalu berkomitmen untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas sejak tahun 2019 silam. Meski komitmen tiap tahun tersebut selalu ditekankan, namun Puan menilai pemerintah perlu meningkatkan efektivitas belanja negara.

Hal tersebut Puan sampaikan ketika membacakan pidato Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," ujar Puan.

Baca juga: Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

Puan mengungkit Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mendapati permasalahan terkait anggaran untuk program stunting.

Saat itu, Jokowi menyebut anggaran untuk program stunting disediakan Rp 10 miliar. Namun, hanya sekitar Rp 2 miliar saja yang sampai ke masyarakat.

Puan mengatakan uang Rp 8 miliar yang tidak sampai ke masyarakat itu digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.

"Dari Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," tuturnya.

Baca juga: Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran Stunting

Maka dari itu, Puan berharap belanja negara ke depannya, khususnya di tahun 2024, semakin berkualitas.

Dia menegaskan dana yang sudah dianggarkan harus sampai ke rakyat.

"Khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat," imbuh Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com