MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat: Jangan Pikir Bukan Kader Bisa Jadi Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyelamatkan demokrasi.

Ia mengatakan MA telah menunjukan keberpihakannya pada kelangsungan hidup partai politik (parpol).

“Karena bagaimana mungkin seseorang itu bukan dan tidak pernah menjadi kader, ingin jadi ketua umum di sebuah parpol tertentu?” sebut Jansen pada Kompas.com, Kamis (10/8/2023).

“Sedangkan undang-undang parpol secara tegas telah mengatur bahwa kader itu haruslah anggota parpol,” kata dia lagi.

Baca juga: MA Tolak PK Moeldoko soal Partai Demokrat

Menurut dia, akal sehat publik dipermainkan ketika Moeldoko cs mencoba untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Padahal, Moeldoko pun tak pernah masuk atau menjadi kader Demokrat.

“Jangankan jadi ketua umum Demokrat, jadi ketua Demokrat tingkat ranting saja Moeldoko tidak bisa,” sebut dia.

Terakhir, menurut dia, putusan MA mengandung pesan agar jangan ada lagi pihak non kader yang mencoba mengganggu kedaulatan parpol.

Baca juga: Kejutan Putusan Tolak PK Moeldoko di Hari Ulang Tahun AHY...

“Jangan sesekali pernah berpikir bukan kader akan bisa jadi ketua umum di sebuah partai tertentu dengan menempuh jalan membegal atau copet dari luar,” imbuh dia.

Diketahui, MA telah menolak PK yang diajukan Moeldoko cs terkait kepemimpinan Demokrat yang sah.

Adapun gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terjadi sejak awal 2021.

Saat itu, sejumlah kader senior Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kepengurusan Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.