Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Progres Anies dan Koalisi Perubahan Sudah Tertinggal dari PDI-P dan Ganjar

Kompas.com - 07/08/2023, 20:59 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap, progres pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan lebih lamban ketimbang PDI-P dan bacapresnya, Ganjar Pranowo.

Sebab, ia mengatakan, PDI-P dan Ganjar sudah melakukan upaya pemenangan secara lebih matang saat ini. Sedangkan, Anies dan KPP masih jalan ditempat karena belum menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Baca juga: PKS Ingin Anies Segera Deklarasikan Cawapres, Ingatkan Bahaya Demokrat Hengkang

“Sebenarnya kita sudah ketinggalan dengan Ganjar. Ganjar sudah ada tim pemenangan dan tim koordinasi relawan secara resmi,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Senin (7/8/2023).

“PDI-P bisa melakukan itu karena mereka bisa maju sendiri. Kalau kami ini harus bersama-sama,” sambungnya.

Ia menyatakan, KPP terhambat karena pembentukan tim pemenangan sulit dilakukan selama Anies belum menentukan bakal RI-2.

“Kan enggak mungkin kita bentuk tim pemenangan tanpa cawapres. Beda dengan PDI-P yang sendirian, bebas mau bentuk tim pemenangan, membentuk relawan,” sebut dia.

Ia juga melihat salah satu faktor yang membuat elektabilitas Anies kalah dengan bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sumatera Barat (Sumbar) karena tak kunjung menentukan pendampingnya.

Padahal, gerakan perubahan punya banyak pekerjaan rumah untuk meyakinkan publik. Berbeda dengan koalisi partai politik (parpol) lain yang ingin meneruskan program Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Bicara Perubahan, Anies Baswedan Singgung Harga-harga yang Mahal

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga masih mempertanyakan apakah Anies dan KPP memang benar-benar bakal memperjuangkan gerakan perubahan.

“Mereka masih wait and see, apakah wakilnya sosok perubahan, apakah benar partai-partai di dalamnya mengusung perubahan atau tanggung,” imbuh dia.

Diketahui Demokrat dan PKS terus meminta agar Anies segera menyampaikan ke publik siapa bakal RI-2 dari KPP.

Namun demikian, Nasdem berpandangan bahwa penentuan bacawapres tak perlu terburu-buru. Sebab, deklarasi bakal RI-2 merupakan bagian dari strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com