Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Jawab Kritik Megawati: Penambahan Kodam di Tiap Provinsi untuk Efektivitas

Kompas.com - 23/05/2023, 19:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat merespons kritik yang dilayangkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi.

“Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya, membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Kemenhan Didesak Hentikan Rencana Penambahan Kodam Tiap Provinsi

Hamim menambahkan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat ke depan semakin kompleks.

“Termasuk TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut,” tutur Hamim.

Oleh karena itu, TNI AD berencana membangun kodam di tiap provinsi. Terlebih, lanjut Hamim, rencana itu sudah dibahas melalui pemikiran panjang dan pertimbangan yang matang.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” ucap Hamim.

“Undang-Undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan selain perang (OMSP),” kata Hamim lagi.

Baca juga: Komisi I Ajak Panglima TNI Rapat untuk Tindaklanjuti Praktik Jual Beli Senjata di Kodam Cenderawasih

Sebelumnya, Megawati melayangkan kritik terkait rencana pembentukan kodam di tiap provinsi.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Megawati mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi perang sehingga pembentukan kodam dinilai tidak begitu mendesak.

“Kalau Angkatan Darat ya bukan mengecilkan lagi, biar mau dibuat, mau dibikin lagi Kodam, Kodam. Saya suka ingat, suka lupa, katanya mau dibuat di tiap tempat Kodam. Pak sudahlah dulu pak, ini nggak ada perang, satu. Lalu kedua apa memang kita mau perang, kan nggak,” ujar Megawati, dilansir dari Kompas.tv.

“Sampai saya bilang sama Pak Dudung, saya sampai bilang begini. Pak kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, pesawat yang maju dulu siapa, aku sampai bilang gitu, memangnya Angkatan Darat, ya nggak lah,” kata Megawati.

Baca juga: Politisi Gerindra: Prabowo Sudah Terlalu Banyak Dibohongi Megawati

Rencana pembentukan kodam di tiap provinsi kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta, 10 Februari 2023.

Rencana itu, kata Dudung, disetujui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

Nasional
Indonesia Mulai Bangun Kapal Fregat Merah Putih Unit Kedua

Indonesia Mulai Bangun Kapal Fregat Merah Putih Unit Kedua

Nasional
Pihak Gus Muhdlor Hormati Putusan Hakim yang Tolak Gugatan Praperadilan Mereka

Pihak Gus Muhdlor Hormati Putusan Hakim yang Tolak Gugatan Praperadilan Mereka

Nasional
Status Gunung Ibu Masih Awas, Warga Diminta Tetap Mengungsi

Status Gunung Ibu Masih Awas, Warga Diminta Tetap Mengungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com