Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak Berhasil Selesaikan Masalah

Kompas.com - 20/04/2023, 21:39 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Made Supriatma mengatakan, operasi militer di Papua tidak memiliki hasil apapun dalam penyelesaian konflik di Papua.

Karena faktanya, kata Made, sudah 58 tahun operasi militer dilakukan di Bumi Cendrawasih itu, tapi hingga saat ini konflik bersenjata masih saja terjadi.

"Faktanya adalah 58 tahun lebih Indonesia berperang di Papua dan tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah ini secara militer," ujar dia dalam diskusi virtual, Kamis (20/4/2023).

Dia mengatakan, operasi militer juga tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera OPM Tak Punya Kaitan dengan Konflik Papua, Patut Dibebaskan

Orang Papua pasti akan terus ribut jika pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pendekatan keamanan seperti saat ini.

"Yang kedua, kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia juga, jika pendekatan seperti ini terus menerus dilakukan tidak akan pernah ada solusi," ucap dia.

Made juga menyayangkan beberapa pejabat, jenderal dan ahli strategi nasional yang memberikan statement terkait pendekatan militeristik di Papua.

Termasuk statement-statement untuk mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer di daerah-daerah rawan konflik Papua.

Namun ia tidak menyebutkan secara langsung, siapa pejabat, jenderal atau ahli strategi yang mengucapkan hal tersebut.

Baca juga: Mereka yang Gugur dalam Pembebasan Pilot Susi Air...

"Menurut saya itu omong kosong yang paling besar yang paling saya dengar. Sekarang korbannya tidak menguntungkan Indonesia bahkan mempermalukan Indonesia," ucap dia.

Sebagai informasi, konflik bersenjata di Papua kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu pemicu adalah setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com