Korban Pengungsi Maybrat Sebut Penambahan Militer di Papua Buat Masyarakat Sipil Ketakutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendamping sekaligus korban pengungsian Maybrat, Papua Barat, Lamberti Faan mengatakan, penambahan militer di Papua membuat masyarakat sipil ketakutan.

Dia mengatakan, masyarakat sipil di kampung-kampung merasa tertekan atas penambahan pasukan TNI di lokasi mereka.

"Terakhir kemarin, itu ada penambahan lagi (pasukan TNI), setiap kampung ditambah pasukan dan membuat masyarakat di kampung sangat ketakutan," ujar Lamberti dalam webinar, Kamis (20/4/2023).

Baca juga: Minta Pemerintah Satu Suara soal Papua, Fadli Zon: Itu KKB atau KST?

Dia mengatakan, hidup masyarakat sipil di Maybrat tidak lagi bebas seperti dulu. Sejak adanya konflik senjata dan penambahan prajurit TNI di wilayah itu, warga sipil merasa seperti bukan di tanah sendiri.

"Hidup untuk bebas seperti dulu lagi jalan ketakutan seperti kami di warga-warga pengungsi yang ingin pulang ke kampung halaman itu membuat kami seperti orang asing," ujar dia.

"Masuk kampung harus minta izin, bikin (beraktivitas) apa di sana," kata Lamberti.

Belum lagi, kata Lamberti, TNI yang dikirimkan menempatkan diri di tempat-tempat seperti sekolah dan gereja yang membuat masyarakat sipil tak bisa beraktivitas.

Baca juga: TNI Siaga Tempur di Papua Diduga Tanpa Perintah Presiden, Jokowi Diminta Bertindak

Bahkan, ada beberapa rumah warga yang ditempati prajurit TNI sebagai pos keamanan sementara.

"Salah satu contoh saya punya kampung sendiri TNI masih tinggal, tempati sekolah dan gereja sebagai pos keamanan mereka untuk sementara, terus ada rumah warga juga yang ditempati," tutur dia.

"Kami merasa di sana kami hidup dalam tekanan hidup dalam ketakutan, tidak seperti biasanya ya," sambung Lamberti.

Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Baca juga: Minta Pemerintah Satu Suara soal Papua, Fadli Zon: Itu KKB atau KST?

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).